Laporan reporter Tribunnews Mario Christian Sumampova
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDIP dan PKS diyakini berpotensi menjadi pasangan berpengalaman sebagai partai oposisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya kira kalau PKS keluar dari pemerintahan, maka oposisinya adalah PDIP dan PKS,” kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Jumat (26 April 2024).
“Saya kira bagus. Yang satu nasionalis, yang lain Islam. Salah satunya bergabung dengan oposisi Partai Rakyat Demokratik. PKS juga punya pengalaman sebagai oposisi, meski sedikit fleksibel.”
Ouyang meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat kuat dengan dukungan total 9 partai, serta bergabungnya NasDem dan PKB yang sebelumnya mendukung rival Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Oleh karena itu, menurutnya, partai oposisi di pemerintahan kali ini harus kuat.
“Kalaupun PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, oposisinya hanya satu, PDIP saja. Ya posisinya melemah, mengecil, menurun,” ujarnya.
Sementara di satu sisi, Ouyang menilai PDIP sebagai partai yang ekstrim, seperti pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi oposisi.
Mengingat pengalaman partai pimpinan Megawati Soekarnoputri yang menjadi lawan sengit pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagai informasi, saat KPU pada Rabu (24/4/2024) mencalonkan dirinya sebagai calon presiden terpilih, Prabowo meminta semua pihak kembali berkompromi dan bersatu seiring usainya Pilpres 2024.
Rakyat menuntut, kita harus bersatu, kita harus terkoordinasi. Kita harus bersatu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, kita akan berjuang bersama untuk rakyat, kata Prabowo.
Prabovo juga bertemu dengan Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang menjadi lawannya di Pilpres 2024. Selain itu, Prabowo juga bertemu dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang memimpin pasangan Anie-Muhaimin pada Pilpres 2024.