Yordania dan Mesir: Hamas tidak bisa dihilangkan, konfliknya karena pendudukan Israel
TRIBUNNEWS.COM – Yordania dan Mesir menyatakan Hamas tidak bisa digulingkan, pendudukan Israel berujung konflik.
Para diplomat penting dari Yordania dan Mesir mengatakan pada hari Senin bahwa kelompok perlawanan Palestina Hamas tidak dapat dihilangkan karena serangan brutal Israel di Jalur Gaza, Anadolu Agency melaporkan.
“Hamas adalah sebuah gagasan yang tidak dapat dihilangkan,” kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada panel Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi.
Dia mengatakan kelompok-kelompok Palestina tidak menghasut konflik yang terjadi di Gaza saat ini.
“Masalahnya bukan dimulai pada 7 Oktober, tapi akibat 70 tahun pendudukan Israel yang menolak mengakui hak-hak Palestina,” imbuhnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk melanjutkan serangan mematikan di Jalur Gaza sampai Hamas diusir dari wilayah tersebut.
Pada tahun 2023, serangan Israel di Tel Aviv setelah serangan Hamas menewaskan sekitar 34.500 warga Palestina dan melukai 76.600 lainnya. 7 Oktober Sekitar 1.200 orang meninggal.
Namun Haaretz mengungkapkan bahwa helikopter dan tank tentara Israel sebenarnya membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang tewas dalam perlawanan Palestina.
“Semua orang menginginkan perdamaian berdasarkan solusi dua negara,” kata Safadi. “Israel harus menyatakan komitmennya terhadap perdamaian yang adil dan komprehensif, namun jelas bahwa Netanyahu tidak menginginkan perdamaian.”
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan para pemimpin Hamas telah mengisyaratkan kesiapan mereka untuk meninggalkan perlawanan bersenjata “jika ada komitmen yang jelas terhadap pembentukan negara Palestina.”
“Perjuangan bersenjata dan perlawanan terhadap pendudukan adalah sah, dan selama masih ada pendudukan, maka penolakan terhadap pendudukan dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional,” katanya kepada panel tersebut.
Diplomat utama tersebut meminta “Hamas untuk menjadi mitra dalam proses [politik] dan menciptakan kondisi untuk berpartisipasi dalam pembentukan negara Palestina.”
“Terserah pemilih Palestina untuk menentukan peran apa yang bisa dimainkan Hamas,” tambahnya.
Lebih dari enam bulan setelah perang Israel, sebagian besar Jalur Gaza telah hancur, dengan 85 persen penduduk daerah kantong tersebut terpaksa mengungsi karena gangguan terhadap makanan, air bersih dan obat-obatan, menurut PBB.
Israel telah dituduh melakukan genosida oleh Mahkamah Internasional (ICJ), yang mengeluarkan perintah sementara pada bulan Januari yang memerintahkan negara tersebut untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Jalur Gaza.
(Sumber: Monitor Timur Tengah)