TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana mengatakan jika anggaran Badan Gizi Nasional disetujui seluruhnya sebesar Rp 400 triliun, maka anggaran yang dialokasikan untuk pembelian produk pertanian akan memenuhi kebutuhan nutrisi gratis. MBG) akan menerima Rp 800 miliar per hari
Sebanyak 82,9 juta penerima manfaat menjadi sasarannya.
Wakil Sekretaris Jenderal Anand Bahari Prayudha, M.D.
Ia mengatakan, informasi ini perlu disebarluaskan ke seluruh pulau, terutama kepada generasi muda, petani, dan petani.
Hal ini karena program MBG memberikan peluang yang sangat baik untuk fokus pada koperasi dan badan usaha sebagai pemasok utama input pertanian dan peternakan, termasuk beras, sayuran, ayam, telur dan susu.
Ia mengatakan pada Kamis (10/10/2024), “Hal ini akan berdampak besar pada sistem produksi pertanian pedesaan yang selama ini minim akses pasar langsung ke konsumen.
Program Gizi Gratis (MBG) bukan sekedar investasi sumber daya manusia (SDM) yang akan menciptakan generasi emas berdaya saing global pada tahun 2045.
Hal ini juga mendorong masyarakat pedesaan pesisir, khususnya kaum muda, untuk lebih termotivasi dengan pasar dan indeks harga yang spesifik untuk petani dan peternakan.
Berdasarkan data Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar petani Indonesia berusia di atas 55 tahun, artinya pertanian kita dikuasai oleh Generasi X (Gen X). .
Artikel Ben White “Agriculture and Generational Issues: Rural Youth, Employment and the Future of Agriculture” (2012) membahas tantangan utama bagi masa depan pertanian.
White mengatakan banyak pemuda pedesaan yang meninggalkan pertanian karena tidak menguntungkan.
Selain itu, kurangnya lahan, modal dan pelatihan pertanian membuat generasi muda merasa dirugikan di sektor ini.
Menurut White, ini adalah “masalah generasi” di mana restrukturisasi kaum tani menjadi semakin sulit karena perubahan sosial, ekonomi dan aspirasi kaum muda. Ia menambahkan, permasalahan ini berdampak pada keberlanjutan pertanian, karena di masa depan akan sulit mempertahankan produksi pangan berkelanjutan jika generasi muda tidak terjun ke sektor pertanian.
Situasi sosial ini muncul karena generasi muda lebih memilih pergi ke kota dan bekerja baik di sektor formal maupun informal, karena mereka percaya bahwa kehidupan yang baik hanya mungkin terjadi jika mereka bekerja di kota dengan adanya jaminan. Sekretaris Ikatan Alumni Pertanian Indonesia 02 (API 02) Jenderal Anand mengatakan perekonomian terjadi di perkotaan, bukan di desa pesisir.
Program ini berpotensi menjawab tantangan regenerasi petani dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) dalam mengurangi kesenjangan sosial, membuka lapangan kerja, mengurangi kepadatan penduduk perkotaan, serta mengembangkan pertanian dan pedesaan pesisir.
Beliau berkata: “Kita dapat mendorong ketahanan petani yang ingin kembali ke pertanian dan peternakan dengan membuat program, yang akan menyediakan alat untuk mendukung program, akses terhadap permodalan dari institusi, asuransi dan harga tetap.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun strategi untuk mendorong petani kembali membangun usahanya.
Cara pertama untuk membentuk kelompok pemuda tani dan koperasi pemuda di tingkat pedesaan atas adalah dengan mendorong pemuda untuk berpartisipasi aktif dan berperan dalam pembangunan pedesaan pesisir sebagai respons terhadap “masalah generasi” yang disebutkan White di atas.
Perlu diketahui, saat ini petani (poktan), petani kolektif (gapotan), dan perempuan tani (chanlykar) penuh dengan geng dan story production (IoT).
Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong kemandirian pembangunan desa pesisir untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk melepaskan diri dari kesenjangan sosial antara desa dan kota.
Kedua, Anand mengatakan jika diterapkan di semua kementerian termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdesaan, PDT, Kementerian Koperasi maka fenomena ini akan berhasil dan berkelanjutan. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan lembaga yang memberikan payung hukum peruntukan tanah dan peruntukan tanah bagi generasi muda yang memiliki permasalahan serius terkait kepemilikan tanah, dan bank serta LSM juga merupakan sumber modal berbunga rendah. Angkanya kurang dari 4 persen
Ketiga, tambahnya, jika diperlukan penataan dan sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga, maka Pemerintah Provo-Gibran perlu membentuk Menteri Koordinator Pangan yang bertugas mengawasi seluruh program pemerintah di bidang pangan dan gizi. Bukan kompromi Tujuan yang tepat dan dapat dicapai dengan tepat
Magister Sosiologi Pedesaan IPB University ini juga mengatakan, program tersebut sangat membuat generasi muda ingin kembali ke desa setelah lulus dan tidak lagi memilih tinggal di kota atau pindah.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Provo-Gibran yang akan diresmikan 10 hari ke depan. Jika bisa terlaksana dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan baik peneliti, akademisi, dan organisasi, petani, nelayan, dan semua pihak. pemangku kepentingan di masa depan untuk pembangunan wilayah pesisir dan pedesaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, akan terjadi perubahan sikap generasi muda.