Laporan reporter Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin mengatakan dana tersebut harus berdampak pada seluruh masyarakat di enam provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Gunung – Pemerintahan Khusus (Otsus). Papua dan Papua Barat Daya.
Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Pemerintahan Sendiri Papua (BP3OKP/BPP) bersama beberapa menteri di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/5/2018). 2024).
“Rencana pembangunan Papua sudah ada, dan kami berharap Dana Khusus Kemandirian akan menjadi kenyataan di Papua, seperti yang kita lihat. Termasuk infrastruktur dan infrastruktur, khususnya Daerah Otonom baru. (DOB),” kata Maruf Amin dalam keterangannya kepada awak media.
Tak hanya itu, dalam rapat terbatas, Wapres juga memberikan arahan kepada para menteri yang hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi wilayah Papua saat ini.
Hal ini mencakup anggaran administrasi dan gaji Pemerintahan Sipil yang beroperasi di provinsi dan kabupaten di seluruh Papua.
“(Pengangkatan) ASN harus diselesaikan. Kita harus mencari solusi atas proses transisi yang berdampak pada Provinsi Papua dan DOB,” kata Wapres.
Wakil Presiden yang merupakan Ketua Badan BP3OKP alias Badan Pengelola Papua (BPP) ini fokus menangani masalah pendidikan di enam provinsi tersebut.
Dikatakannya, penyebab utamanya adalah terpotongnya Beasiswa Mahasiswa di Papua (SUP) yang diselesaikan karena adanya pelimpahan kekuasaan dari Provinsi ke Daerah/Kota.
“Masalah beasiswa sudah kita selesaikan, bahkan masalah pendidikan di luar negeri sudah kita selesaikan,” ujarnya.
Wapres secara khusus menginstruksikan anggota BPP Papua untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan segera menyelesaikan proses rekrutmen anggota Pokja dengan pengaturan administratif.
“(Diharapkan) mempererat hubungan politik antara pemerintah dan masyarakat, serta antara Sekretaris Eksekutif dan Sekretaris Utama BPP, agar rekrutmen anggota Pokja BPP segera selesai, termasuk hak keuangan.” . dikatakan.
Menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Presiden Bappenas Suharso Monoarfa, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Hadir pula Anggota BP3OKP/BPP dari masing-masing provinsi: Provinsi Papua Albert Yoku, Provinsi Papua Barat Irene Manibuy, Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo, Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine; Provinsi Papua, Gunung Hantor Matuan; Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw.