TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan siap menjadi mediator atau pembawa damai dalam konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Ulama (PBNU).
Maruf Amin mengunjungi Museum Keramik Relief Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Daerah Bantul, Yogyakarta, Rabu (8/7).
Ma’rouf Amin awalnya menanggapi rencana PBNU yang menentangnya terkait konflik kelompok tersebut dengan PKK.
“Kalau mereka (PBNU) ingin saya jadi orang yang pendamai, pendamai, ikhlas, ikhlas, saya lebih dari siap, tentu saja,” kata Malouf.
Bukan hal yang tidak masuk akal jika ia ingin menjadi pembawa damai. Maruf Amin menilai isu rekonsiliasi merupakan keharusan agama.
Maruf antara lain menyebut dirinya merupakan salah satu tokoh yang turut melahirkan PKK.
Ia bahkan menjabat sebagai Ketua Pengurus PKB generasi pertama Zhou Luo. Sedangkan di PBNU, Ma’roof adalah Rais Aam.
“Saya juga pernah ikut [PKB] waktu berdiri, bahkan saya Ketua Majelis Syuro yang pertama, sebelum Gus Durr, jadi pasti [dekat],” ujarnya.
Meski demikian, Maruf juga menegaskan dirinya menolak menjadi juru damai jika baik PBNU maupun PKB hanya mencari “peluru” untuk saling menyerang.
“Tapi kalau kamu mencari peluru untuk mengenai satu orang, minta saja padaku, tapi gunakan itu sebagai peluru untuk mengenai orang lain, aku tidak mau melakukan itu.”
Sebab, jika demikian, menurut Maruf, sama saja dengan memperparah konflik yang sudah ada.
“Tetapi jika mereka meminta saya untuk berdamai dan mereka ingin berdamai dan mencari solusi, saya pasti bersedia melakukannya,” kata Maloof.
Pertarungan antara PKB dan PBNU kini kian memanas pasca pernyataan kedua belah pihak ke publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, situasi memanas. Perselisihan ini bermula ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Chak Imin memimpin kelompok pemantau haji PDP.
Chaimin mengkritisi penyelenggaraan haji mulai dari terbatasnya akomodasi hingga tertundanya layanan transportasi.
Ia membentuk Panitia Khusus Haji di Republik Demokrat untuk memantau kerja Kementerian Agama.
Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Yagut Jolil Kumas. Yakut merupakan mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf.
Setelah itu, PBNU membentuk gugus tugas untuk mengkaji hubungan PBNU dan PKB.
Tim mencari keterangan dari mantan Sekretaris Jenderal Partai Progresif Demokrat PKB Lukman Eddy dan Ketua Umum Partai Progresif Demokrat NasDem saat ini Effendi Hora atau Gus Choi, mantan politikus PKB.
Dalam keterangannya di hadapan Satgas PBNU, Gus Choi menceritakan sejarah berdirinya PKB sebagai bagian dari aspirasi Masyarakat Nakhdliin atau NU.
Oleh karena itu, menurut Gus Choi, PBNU berhak menilai PKB.
“PKB bisa jadi besar, ada, makanya di PBNU dan Gus Dur besar sekali. Apakah PKB bisa dikatakan ada tanpa NU dan tanpa Gus Dur?” kata Gus Choi di Jakarta, Rabu (8 Juli). Kantor PBNU di pusat kota.
Ketika Abdurrahman Wahid atau Hus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, banyak anggota NU yang menuntut NU membentuk partai politik, meski NU tetap eksis sebagai ormas keagamaan.
Singkatnya, Gus Choi yang mengaku sebagai orang pertama pendiri PKB ini menilai hubungan PKB dan PBNU bukan hanya persoalan struktural.
Ada juga budayanya karena NU kaya akan tradisi keagamaan, tradisi ideologi, tradisi upacara, akhlak, dan lain-lain, maka itulah keinginannya, dan gerakan parpol yang tercipta ketika NU mencari gerakan politik di luar harus mencerminkan aspirasi Gus NU. dikatakan. – kata Tsoi.
Oleh karena itu, Gus Choi menyebut keberadaan PKB saat ini masih berkaitan dengan NU.
Nah, Majelis Nasional itu pendirinya, dan berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa yang mendirikan PKB itu maksudnya Majelis Nasional, maksudnya PBNU yang mewakili anggota-anggota Majelis Nasional, ujarnya. .
“Dengan demikian, NU atau PBNU berhak menilai kemajuan PKB. Dia berhak mengoreksi, tidak ikut campur, tidak boleh ikut campur karena itu sudah sejarah. Ia berhak mengevaluasi, mengoreksi, atau mengatur ulang. Inilah yang membedakan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai politik lainnya.
Gus Choi juga mengutip pernyataan Gus Dur yang menyebut PKB dicuri oleh Muhaimin Iskandar, Ketua PKB saat ini. “Saya tidak bilang begitu, Gus Dahl bilang begitu. Kalau Gus Dahl yang mengatakannya, Insya Allah benar 100 persen,” kata Gus Choi. Pada Rabu (8 Juli 2024), mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendi Hori atau Gus Choi mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. (Tribunnews.com/Rahmat Fajar Nugraha)
Gus Choi mengatakan, tanpa NU atau Gus Dur, PKB tidak akan ada.
Untuk itu, Gus Choi menilai PBNU berhak menilai dan mengubah PKB.
“Jadi sebenarnya tidak ada hubungan struktural dalam arti tertulis, tapi lebih dari sekedar hubungan struktural. Ini adalah hubungan historis. Strukturnya beragam. Strukturnya boleh diubah, tapi kalau sejarah tidak bisa diubah,” ujarnya. kata (forum.net/riz/den/dod)