TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah berencana mengubah program subsidi KRL Komuter Jabodetabek berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah berdalih hal itu untuk memastikan alokasi subsidi tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Eddy Soeparno menyatakan perlunya dukungan dari berbagai pihak. untuk meningkatkan kualitas kemungkinan dan meningkatkan jumlah angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya.
Sekjen PAN mengingatkan, dalam tiga tahun terakhir, Jakarta, Tangsel, dan kota-kota sekitarnya Kota ini selalu menjadi salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
Eddie mengatakan dalam pernyataannya: “Salah satu cara terbaik untuk mengurangi polusi adalah dengan memperkuat sistem transportasi umum dan meningkatkan aksesibilitasnya kepada masyarakat, sekaligus membatasi jumlah kendaraan di dalamnya. Bahan Bakar Fosil Jumat (30 Agustus 2024)
Oleh karena itu, untuk mengurangi polusi secara signifikan. Transportasi umum yang memadai, berkualitas tinggi, dan mudah diakses harus didukung penuh oleh pemerintah.
“Demi kelestarian lingkungan dan udara bersih Alangkah baiknya jika semua orang diajak menggunakan angkutan umum, dalam hal ini KRL Jabodetabek, dengan harga yang terjangkau. Artinya, kita akan memberikan insentif kepada masyarakat untuk memilih angkutan umum dibandingkan menggunakan kendaraan sendiri,” lanjutnya.
Eddie menyampaikan pentingnya kementerian dan instansi terkait mencermati aspirasi masyarakat, khususnya pengguna angkutan umum.
Namun, kata Eddy, jika angkutan umum menjadi lebih mahal dan pengguna beralih ke kendaraan pribadi, Polusi udara akan meningkat dan mempengaruhi banyak sektor berbeda.
“Salah satu ciri kota-kota besar di negara maju adalah transportasi umum yang memadai, berkualitas, dan terjangkau,” ujarnya. Saya yakin komitmen kita terhadap kelestarian lingkungan dapat menjaga kebersihan udara di Jakarta dan sekitarnya.