Laporan dari koresponden Tribune News Ebriza Vasti Evame
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis kebijakan publik, Tropos Rahardyansah menjelaskan implikasi positif dan negatif dari wacana penambahan kementerian pada pemerintahan mendatang Prabowo-Gibran.
Tropos menyebut, ada sejumlah dampak positif dari penambahan menteri, yakni meredam protes partai koalisi pendukung Prabowo dan Gebran.
“Kalau bagus, akan meredam protes koalisi ya. Jadi pemerintah tenang, kalem, tidak terlalu banyak menuntut. Seperti Pak Jokowi di tahap kedua tentunya,” kata Tropos saat ditemui. Tribunnews.com, Kamis (9/5/2024).
Lalu, Tropos menyebut penambahan menteri akan membuat seluruh kebijakan Prabowo sebagai presiden terpilih bisa berjalan lancar. Sebab, kepentingan kelompok pendukung diatur berdasarkan posisi tertentu.
“Hampir semua kebijakan ini bisa berjalan karena mendukungnya, dan secara politik tidak ada yang salah,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Tropos mengatakan penambahan departemen akan semakin membebani APBN.
“Iya, membebani anggaran pemerintah. Terus (kabinet) kaya banget, rakyatnya banyak (sehingga) susah ngurusnya. Karena mereka umumnya anggota partai, jadi patuh pada partainya, bukan presiden. ” Universitas Trisakti.
Tidak hanya itu, Tropos mencontohkan kemungkinan terjadinya lebih banyak korupsi dan tumpang tindih kekuasaan antar menteri.
Ia menambahkan, “Peluang korupsi juga tinggi jika cabangnya banyak.”
“Ini nanti akan masuk politik lagi, belum jelas. Sepertinya kalau kita lihat pangan saja, ada polog, ada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, bukan kekacauan siapa yang bertanggung jawab ,” jelas Tropos.
Soal potensi korupsi, Tropos kemudian menyinggung posisi Otoritas Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat eksekutif.
“Penipuan merajalela di pemerintahan saat ini. Sebab, sebelum KPK menjadi lembaga swadaya masyarakat, ia mampu dengan cepat mengidentifikasi pihak-pihak yang melakukan penipuan .
Seperti diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan menambah jumlah menteri menjadi lebih dari 40 orang.
Wakil Ketua Partai Girindra Habipurukhman mengatakan, tidak ada masalah jika ke depan bisa menambah jumlah menteri ke depan.
Karena Indonesia adalah negara yang besar dan mempunyai tujuan dan sasaran yang besar pula.
“Jadi kalau memang ingin melibatkan lebih banyak orang, menurut saya tidak ada masalah,” kata Habib Borkhman di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2024). untuk saya pribadi.” ).