TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok pendalaman silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Panitia Khusus PKB akan kembali memanggil petinggi PKB.
Perwakilan PKB dipanggil untuk dimintai keterangan terkait hubungan baik antara PBNU dan PKB.
Pansus PKB telah menjadwalkan pemanggilan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pada Senin, 5 Agustus 2024.
Dari undangan yang beredar, Hasanuddin Wahid meminta untuk datang ke ruang rapat lantai 5 gedung PBNU pada Senin (5/8/2024) pukul 12.30 WIB.
Surat undangan Hasanuddin Wahid ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Gus Imran Rosyadi Hamid sebelumnya, PKB memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edi di Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024).
Usai diperiksa PBNU, Lukman Edi mengungkapkan perselisihan pertama antara PBNU dan PKB adalah berkurangnya peran Majelis Syuro dalam pengurusan Partai PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Kak Imin).
Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil Kongres Bali tahun 2019.
Dulu, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai peran besar di PKB, artinya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Ketua Umum PKB dan menandatangani keputusan-keputusan mengenai hal-hal strategis partai. Konflik PKB dan PBNU kembali memanas karena PBNU menilai penyerangan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar (Kak Imin) serius.
DPR-RI kemudian sepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket (PANSUS) pelaksanaan ibadah haji 2024.
Panitia Khusus Hak Soal Haji telah disetujui oleh Ketua Umum PKB bersama Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar.
Pansus ini mempunyai kepentingan pribadi dan menyerang tokoh PBNU, khususnya adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf yakni Yakut Cholil Komas yang kini menjabat Menteri Agama.
Kemudian terkait hangatnya hubungan tersebut, PBNU membentuk panitia khusus PKB untuk menganalisis mengapa hubungan PBNU dan PKB bisa memanas.
Jawaban DPP PKB
DPP PKB menyatakan Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid tidak hadir dan tidak menghadiri panggilan PBNU.
Hasanuddin Wahid dipanggil untuk meminta keterangan soal hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.
Tribunnews.com saat dikonfirmasi, Minggu (4/8/2024), mengatakan, “Menurut saya tidak ada urgensi untuk datang,” kata Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamida.
Sekadar informasi, hubungan PBNU dan PKB memanas pasca dibentuknya Pansus Hak Angket Haji DPR RI.
PBNU mengklaim pansus PBNU murni bermotif politik dan alat untuk menggulingkan Menteri Agama Yakut Cholil Qumas yang saat ini merupakan adik Ketua PBNU KH Yahya Cholil Stakuf.
Luluk pun membantah.
Ditegaskannya, Panitia Khusus Haji dibentuk untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji ke depan.
“Saat kita berjuang untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden, kita gagal. Ketika kita berhasil menjadi partai keagamaan nasionalis terbesar, mereka melecehkan kami. Aneh sekali fokus mempertahankan pansus haji,” kata salah satu anggota komisi tersebut. VI DPR RI.
Selain itu, Luluk memperkirakan manuver PBNU dalam pembentukan Pansus PKB akan semakin mengganggu visi partai pimpinan Muhaimin Iskandar di Pansus Haji.
Menurut dia, pemanggilan PBNU kepada Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid sebaiknya diabaikan.
“PBNU Ahlussunnah Wal bisa kehilangan kredibilitas jika terus bertindak bertentangan dengan semangat masyarakat,” kata Luluk.
Jadi abaikan saja (panggilan Hasanuddin Wahid), tutupnya.(*)