TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarach mengatakan PDIP siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Basarach mencatat, posisi Partai PDIP akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jadi, apapun keputusan yang diambil Bu Mega ke depan, seluruh kader PDIP siap masuk dan keluar pemerintahan, kata Basara di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MC) mengeluarkan putusan pengadilan pada Senin (23/4/2024) terkait kontroversi Pilpres 2024.
Dalam putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranovo-Mahfoud MD.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, PDIP yang merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfoud pada Pilpres 2024 berbicara tentang kemungkinan menjadi oposisi atau bergabung dengan kelompok Prabowo-Gibran.
Basarach memastikan terbinanya kader PDIP agar mampu bertahan di segala era dan upaya politik nasional.
Ia juga turut mempromosikan perjuangan Presiden pertama RI, Soekarno, semasa perjuangan kemerdekaan.
Posisi politik PDIP akan diputuskan pada Majelis Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan pada Mei 2024.
Basara menjelaskan, seluruh partai akan menginformasikan kepada Megawati mengenai situasi politik ke depan.
Namun keputusan soal kepemimpinan politik PDIP hanya ada di tangan Megawati, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjawab, PDIP bisa saja mengambil jalur oposisi pada 2024 terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, pemilu presiden dan wakil presiden 2024-2029 akan dilanjutkan pada Oktober 2024, dan rencana lawan dan bergabung dengan Prabowo-Gibran menunggu hasil survei dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. PDIP lebih baik dari pemerintah.
Namun aliansi PDIP dengan kubu Prabowo-Gibran merupakan niat Megawati.
Di sisi lain, akademisi Universitas Al-Azhar mengatakan pemerintah tidak akan bertindak tanpa adanya perlawanan.
Dalam hal ini, Ujang menyarankan agar pendemo mengambil tindakan.
Ia menilai hal tersebut akan berdampak negatif terhadap demokrasi Indonesia, Ray Rangkuti, analis politik dari Lingkaran Masyarakat Indonesia, menilai tidak akan mudah bagi PDPP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ray, PDIP minimal harus mendapat 3 kursi kabinet jika bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain itu, partai politik pendukung Prabowo-Gibran (parpol) akan kesulitan menerima kursi kabinet untuk PDIP.
Lebih lanjut, Ray menjelaskan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bukanlah jabatan ketua menteri.
Meski tidak memutuskan hubungan dengan Megawati Prabowo, ia menolak bertemu dengannya dan memerintahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk memberi tahu Ketua Harian Prabowo Megawati Soekarnoputri tentang rencana pertemuan dengan calon presiden tersebut. Banyak yang terdengar mengenai Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menandai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan digelar usai Idul Fitri tahun ini (*).