Muncul kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi presiden berikutnya setelah tahun 2024. sebagai penasehat Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut karena ia mengaku kini fokus menyelesaikan program kerja pemerintah sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. bulan Oktober Jokowi menanggapi pembicaraan mengenai pemulihan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). , yang mengunjungi Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Konawe Sultra pada Selasa (14/05/2024),
Mantan presiden dan wakil presiden tersebut nantinya akan menjabat sebagai ISIS.
Tugas Daesh adalah membantu presiden dan wakil presiden saat ini.
Jokowi memintanya untuk tidak menanyakan hal itu.
Pasalnya, Jokowi menyebut dirinya masih menjabat sebagai presiden.
“Saya akan jadi presiden 6 bulan lagi lho, presiden sekarang.”
Jokowi mengaku kini fokus menyelesaikan berbagai program ketenagakerjaan pemerintah. Sebelumnya, ide pengaktifan kembali DPA datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Bamsoet menanggapi pembicaraan mengenai President’s Club sebagai wadah komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja sama dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden, menjelaskan hal tersebut kepada DPA.
Bamsoet berharap gagasan Presiden terpilih Prabowo Subiant untuk membentuk Presidential Club bisa terlaksana.
Menurut Bamsoet, dulu Indonesia memiliki Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang beranggotakan mantan presiden dan wakil presiden.
Meski demikian, dia tak meragukan keengganan Prabowo meresmikan klub presiden tersebut. Bamsoet menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.
Bamsoet menilai sangat penting bagi para pemimpin negara untuk duduk bersama dalam isu-isu nasional.
Sementara terkait rencana Prabowo membentuk President’s Club, Jokowi menyambut baik rencana Prabowo yang akan mempertemukan kembali Prabowo dengan pendahulunya.
Jokowi bercanda, jika pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan sesering mungkin, tidak masalah jika dilakukan dua hari sekali. Sebelumnya, Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga sudah membahas kemungkinan tersebut dengan Presiden Joko. Widodo berada di pemerintahan Prabowo Subianto-Rakabuming
Menurut dia, Presiden Jokowi bisa diangkat menjadi penasihat khusus Presiden atau dimasukkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres).
Meski berpeluang menjadi penasihat khusus presiden terpilih, Pak Bahlil menilai Jokowi tidak ikut campur urusan presiden terpilih dalam menunjuk menteri kabinet.
Menurutnya, Jokowi sangat memahami pembentukan menteri merupakan hak presiden.
Bahlil pun tak memungkiri, pembahasan fase transisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ke pemerintahan baru terus berlangsung.
Salah satunya adalah pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan memuat program prioritas pemerintah lainnya.
Namun pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tahun 2024, perdebatan tersebut akan dibahas secara mendalam. Kasus perselisihan pemilihan presiden.