TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai melakukan akselerasi.
Dia setuju untuk menyiapkan sejumlah program untuk diterapkan dalam waktu 100 hari kerja.
Gibran pun meyakinkan janji kampanyenya bisa terealisasi dengan cepat.
Selain itu, Gibran juga mengisyaratkan sedang mempersiapkan “perahu baru” untuk masa depannya.
“Terutama yang kita bicarakan kemarin di kampanye ini. “Dan bersiaplah untuk segera memenangkan seri berikutnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Gibran juga meyakinkan peralihan kekuasaan ke pemerintahan baru akan berlangsung cepat.
Pihaknya sepakat dengan pemerintahan sebelumnya agar proses reformasi tidak memakan waktu terlalu lama.
“Iya sebenarnya kita sudah sepakat untuk mengurangi kurikulum dan proses penyesuaiannya,” ujarnya saat ditemui di kantor KPU, Kamis (2 Februari 2024).
Itu sebabnya, begitu dilantik, partainya mampu melaksanakan banyak program yang dijanjikannya saat kampanye pemilu.
Jadi, kalau sudah ditentukan, kita akan segera mulai melaksanakannya, ujarnya.
Ia juga ditanyai oleh awak media tentang kemungkinan kelompok kerja menteri diangkat kembali ke pemerintahannya.
Menurutnya, segala keputusan ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sebuah perahu baru
Gibran memberi isyarat bahwa dirinya telah menyiapkan kapal baru untuk masa depannya.
Hal ini terjadi setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Terkait ‘perahu baru’ Gibran, Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan pihaknya masih ragu untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan Gibran bergabung dengan Golkar.
Ia meminta masyarakat menunggu arah politik yang akan diambil Gibran.
Di sisi lain, Dave tak menjawab apakah Gibran sudah berkomunikasi secara formal atau informal soal bergabung dengan Golkar.
Sebelumnya, Gibran mengaku sedang mempersiapkan “kapal baru” untuk masa depannya.
Wakil Presiden terpilih itu mengungkapkan, dirinya mempersiapkan hal tersebut setelah ‘ditolak’ sebagai pimpinan partai politik terbesar di Indonesia, PDIP.
Perahu baru yang dimaksud diduga merupakan partai politik baru tempat ia akan melanjutkan karir politiknya.
Namun Gibran enggan membeberkan ia akan bergabung di partai politik mana.
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku fokus menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo dan menyerap berbagai keinginan seluruh masyarakat Indonesia.
Sementara itu sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Presiden Jokowi dan Gibran sudah tidak memiliki kartu PDIP.
Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan politik dari PDIP.
Apalagi, status Gibran sudah tak lagi menjadi pengurus PDIP.
Sebaliknya, CEO Indo Barometer M Qodari mengatakan, setelah mereka tidak lagi dianggap sebagai partai PDIP, maka tindakan Jokowi dan Gibran akan menjadi permainan partai politik di Indonesia ke depan.
Sebab tim lain akan bersaing untuk memberinya posisi strategis.
Qodari menilai kemungkinan bergabungnya Jokowi dan Gibran ke partai lain sangat terbuka.
Namun, di mana Jokowi akan tinggal bergantung pada sikap para pimpinan dan elite parpol yang bersedia membuka tempat dan menggelar karpet merah untuk Jokowi.
Sejauh ini, dua parpol Golkar dan PAN sama-sama menyatakan Jokowi dan Gibran akan bergabung di partainya.
Kesiapan Golkar dan PAN dalam mempersiapkan diri menghadapi Jokowi yang akrab disapa Qodari ini memerlukan sejumlah perhitungan.
Misalnya, perolehan kursi berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024 yang menempatkan Golkar di peringkat pertama dan PAN di peringkat kedua.
Dalam konteks itu, kata Qodari, Partai Golkar tentu akan lebih menarik dan relevan sebagai partai yang bisa memilih untuk benar-benar menjadi bagian dari partai politik setelah lepas dari PDIP.
Tak hanya Jokowi, Qodari juga menyadari posisi Gibran berpengaruh besar terhadap terpilihnya partai yang akan mencalonkan dirinya.
Qodari mengatakan, Gibran terbukti menarik minat pemilih muda di Pilpres 2024, baik dari berbagai exit poll, maupun exit poll yang menjadi kunci kemenangan Prabowo-Gibran.
Meski potensinya kecil, Qodari melihat Gibran mempunyai peluang emas jangka panjang dalam 20 tahun ke depan untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia.
Qodari menilai keputusan PDIP memecat Jokowi merupakan kesalahan besar.
Sebab, berdasarkan riset, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi, yaitu 77,5%. (*)