TRIBUNNEVS.COM, JAKARTA – Dengan rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabov Subjant dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sokarnoputri, beredar kabar PDIP bakal menduduki jabatan menteri.
Namun Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya belum membahas kuota menteri untuk PDIP.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senaian Jakarta, Selasa (8/10/2024), Dasko menyebut belum ada pembahasan internal di kabinet Prabov soal nama PDIP.
Dasko mengatakan pihaknya belum membahas sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabov.
“Nah, khusus dengan PDIP, nama-nama yang akan dibicarakan,” kata Dasko, Selasa (8/10/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Jadi kami minta para pihak tunggu saja perkembangannya, sementara kami fokus pada peluncurannya.”
Wakil Presiden DPR RI menegaskan, komunikasi Gerindra dengan partai politik selama ini hanya sebatas memenuhi janji Prabov menjelang Pilpres 2024.
Soal kemungkinan masuknya kader PDIP ke kabinet Prabov, Dasko enggan memberikan harapan karena hal itu akan dibahas dalam pertemuan dengan Koalisi Progresif Indonesia (KIM).
Sebelumnya, Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambi mendengar kabar Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan akan menjadi menteri di kabinet Prabov.
Azwar Anas merupakan kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Menteri Penguatan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Sedangkan Budi Gunawan membantu saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI. Konon dekat dengan Megawatt.
Lebih lanjut, Oli mengatakan Azwar Anas ikut serta dalam penyusunan struktur organisasi kementerian baru yang diusulkan oleh Prabowo.
Sementara itu, Budi Gunavan melalui Kepala BIN memberikan informasi penting kepada Prabov.
Meski demikian, Oli juga belum bisa memastikan Budi Gunawan dan Azwar Anas akan menjadi menteri di kabinet Prabov.
Oli juga membuat Prabov dan Megawati benar-benar khawatir tentang kemungkinan masuknya PDIP ke dalam kabinet.
Kata Puan
Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo (Yokowi) yang menolak PDIP masuk kabinet bentukan Prabowo.
Puan pun meminta awak media mengonfirmasi langsung hal tersebut kepada Jokowi
Di sisi lain, Ketua DPR RI menyebut pihaknya belum bisa memastikan apakah PDIP akan masuk dalam kabinet Prabov dalam waktu dekat.
Ia pun meminta awak media menunggu hingga Prabov menjabat sebagai presiden terpilih pada 20 November mendatang.
Gerindra menolaknya
Partai Gerindra menampik pemberitaan bahwa Presiden Jokowi menolak memasukkan PDIP ke dalam kabinet bentukan Presiden baru terpilih Prabowo.
Dasko menyatakan, Jokowi sebagai presiden saat ini tidak pernah mencampuri urusan kabinet yang disiapkan Prabovo.
Soal penolakan Jokowi memasukkan PDIP ke dalam pemerintahan sudah beredar jelang pengumuman kabinet Prab.
Sufmi Dasko menolak keras pertanyaan Presiden Jokowi yang tidak mengizinkan PDIP masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Dikatakan Dasko, hingga saat ini, baik Prabowo maupun Jokovi belum pernah membahas kabinet secara terpisah.
Tak hanya itu, Dasko juga menegaskan, Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden saat ini tidak pernah mencampuri urusan kabinet.
Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, Jokowi menyerahkan segalanya kepada Prabov dalam penyusunan kabinet.
Jokowi sebelumnya menegaskan, pembentukan kabinet Prabovo-Gibran adalah 100 persen hak presiden terpilih.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan Prabovo akan berkonsultasi dengannya soal pembentukan kabinet.
Ia pun memastikan proses transisi pemerintahan di Prabovo berjalan lancar.
Menurut dia, untuk mendukung pengalihan tersebut, seluruh badan hukum dan peraturan sudah bisa dilengkapi.
Cara-cara ini akan mempermudah perawatan.
Prabovo akan mengumumkan
Presiden baru terpilih Prabovo Subjanto akan mengumumkan susunan kabinetnya pada malam setelah pelantikannya, pada 20 Oktober 2024.
Ketua Kabinet Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Prabowo akan segera mengumumkan jajaran menterinya agar roda pemerintahan bisa segera bergerak.
Sementara itu, ada pertanyaan mengenai komposisi kementerian Prabov.
Selain menteri di kabinet, isu penambahan jumlah kementerian dan lembaga di bawah kewenangan pemerintahan Prabov Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terus berlanjut.
Dalam informasi yang beredar, kabinet Prabov disebutkan akan terdiri dari 44 kementerian karena pembagian kementerian akan dilakukan sehingga tidak ada lagi kementerian yang merangkap tugas.(*)