TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari memuji pembentukan Kabinet dengan jumlah menteri yang banyak oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Qodari saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam acara “Wawancara Bersama Cak Febby (Ngocak)” di studio Tribun Network, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).
Prabowo bersama Gibran memanggil 107 orang untuk ditetapkan calon menteri, wakil menteri (vamen), dan kepala lembaga.
Nomor-nomor tersebut dipanggil untuk bertemu dengan Prabowo pada 14-15 Oktober 2024 di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Rinciannya, Senin (14/10/2024), 49 calon menteri dipanggil Prabowo di rumahnya di Kertanegara. .
Banyak pihak yang menuding gemuknya kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka karena dianggap tidak efisien, tidak efisien secara ekonomi, dan lambat.
Namun sebaliknya, menurut Qodari, Prabowo ingin mengupayakan yang terbaik dalam pembinaan dan fokus pada pekerjaan para menteri agar bisa segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Pengamat politik M. Qodari berbincang dengan Direktur Jaringan Tribun Febby Mahendra Putra saat acara Ngocak (Wawancara dengan Cak Febby) di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024). Dalam wawancaranya, Qodari membahas banyaknya oknum yang mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)
Tapi sebenarnya dari sisi organisasi Pak Prabowo sangat mengupayakan efisiensi dan ketajaman, kata Qodari.
Sebab, jelasnya, ada sejumlah kementerian yang tugasnya sangat besar.
Contohnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menurut Qodary. “Kalau saya pribadi, contoh kementerian yang sangat gemuk adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan Nasional. Ada sekolah, ada universitas, ada penelitian, ada kebudayaan,” jelasnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kementerian yang memecah belah di pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut informasi yang diperolehnya.
Kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dibagi menjadi tiga. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kedua, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan.
“Kementeriannya sangat-sangat besar, hanya mengurusi pendidikan dasar, SD, SMP, lalu SMA. Lalu banyak lagi pendidikan tinggi. Belum lagi beban penelitiannya.”
“Kalau kebudayaan, apakah benar-benar bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan? Atau harus berdiri sendiri?” dia menjelaskan.
Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia mendengar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga akan terpecah.
“Saya dengar Menteri Hukumnya (11:43) Pak Supratman Andi Agtas, menteri saat ini.”
“Kemudian ada pihak Imigrasi atau Kementerian, mungkin Pak Komjen Agus Andrianto (Wakil Kapolri)”
“Dan satu lagi Lembaga Kemasyarakatan yang mungkin juga akan berdiri sendiri sebagai kementerian atau lembaga.”
“Mungkin harapannya kalau dibiarkan, fokus dan tajam. Jadi permasalahan di lembaga pemasyarakatan, karena di situlah fokus menteri, tempat-tempat itu bisa memperbaikinya,” jelasnya. (*)
Saksikan wawancara eksklusif selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!