Tribannews.com, Jakarta – Banyak pihak yang mulai mengungkap nama-nama calon menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibrang Rakabuming Raka.
Golkar merilis salah satu nama yang diusulkan menjadi menteri di kubu Prabowo-Gibran, yakni mantan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan mengungkap Wakil Presiden PAN Yandri Susanto direkomendasikan menjadi menteri di kantor Prabowo.
Golkar
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan partainya sudah menyetujui banyak nama aktivis yang bisa dicalonkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Bahkan, kata Sarmuji, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat berdiskusi langsung dengan Prabowo.
Salah satu nama yang disebutkan adalah Meutya Hafeed.
Namun terkait status Meutya Hafid ke depan, termasuk kabar bakal dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sarmuji belum bisa memastikannya.
Kelompok yang mengusung lambang pohon beringin itu memberikan segalanya kepada Prabowo yang punya kewenangan.
Sarmuji menanggapi jatah lima jabatan menteri yang diberikan Golkar.
Sarmuji mengatakan, tentu dirinya sendiri menginginkan banyak, namun diserahkan kepada Prabowo.
Meutya termasuk yang diundang Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024).
Diharapkan para hadirin tersebut akan ditempatkan di kantor pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan.
Namun Meutya Hafid membantah pertemuan tersebut membahas kemungkinan Prabowo-Gibran menjadi menteri di kantor pemerintahan.
Meutya Hafid mengumumkan kedatangannya di Hambalang sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang pertama.
Sebab, Prabowo selaku Menteri Pertahanan merupakan salah satu mitra Komisi I.
Meutya Hafeed membantah peluang Prabowo menjadi menteri di kantornya dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, beredar kabar Meutya Hafid akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Bagi Meyutya, keputusan pengangkatan menteri sepenuhnya bergantung pada Prabowo.
PAN, Ketua DPP PAN, Saleh Daule mengungkapkan, Wakil Presiden PAN Yandri Susanto merupakan salah satu aktivis yang ingin menjadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibron.
Namun Saleh Dauley masih enggan menjelaskan apakah Ketum PAN Jenderal Zulkifli Hassan sudah finalkan keputusan untuk Prabowo.
Saleh Daule pun mengaku belum mengetahui posisi yang akan didapat Menteri Yandri.
Keputusan ini merupakan hak prerogratif Prabowo.
Di sisi lain, Saleh Daule enggan membeberkan rincian jabatan menteri yang diterima Zulkifli Hasan dari Prabowo.
Dia menyerahkan segalanya untuk memilih presiden.
Jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibron Kabar jumlah kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Prabowo-Gibron terus beredar.
Wakil Ketua Dewan Seuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku mendapat informasi jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo akan bertambah menjadi sekitar 40 kementerian.
Sohibul mengatakan bertambahnya jumlah kementerian akan mempengaruhi jumlah komite di DPR RI.
Menurut Sohibul, jumlah komite di DPR bisa bertambah menjadi 13 atau 14 karena adanya perubahan jumlah lembaga/perusahaan yang bekerja di DPR yang saat ini mempunyai 11 fungsi.
Sekjen Gerindra Ahmed Mujani menjelaskan, jumlah menteri bertambah akibat adanya pembagian kementerian sehingga tidak ada jabatan lain yang memiliki dua peran.
Menurut laporan, kabinet Prabowo akan memiliki 44 kementerian.
Namun, Mujani tidak merespons dengan baik.
Dia menegaskan, Prabowo akan menunjuk menteri-menteri yang memiliki keahlian dan rekam jejak profesional sebagai departemen yang dipimpinnya.(*)