TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, lima provinsi inilah yang paling terdampak perjudian online.
Menurut data Laporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Jawa Barat menjadi provinsi dengan pemain judi dan transaksi online terbanyak di Indonesia.
Urutan kedua ditempati oleh Jakarta, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Hal itu disampaikan Hadi dalam jumpa pers di Kantor Pelaksana Kantor PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Di Jabar jumlah pemainnya 535.644 orang dan nilai transaksinya 3,8 triliun.
Dan di Jakarta, jumlah pemain judi online sebanyak 238.568 orang dengan total penjualan Rp 2,3 triliun.
Di peringkat ketiga ada Jawa Tengah dengan jumlah pemain judi online sebanyak 201.963 orang dengan total pendapatan Rp 1,3 triliun.
Urutan keempat disusul Jawa Timur dengan 135.227 pemain dan nilai transaksi 1,051 triliun.
Terakhir, Banten dengan total pemain 150.302 pemain dan total penjualan 1,022 triliun.
Untuk kabupaten/kota di urutan pertama adalah kota Jakarta Barat, dan di urutan kedua adalah kota Bogor.
Disusul Kabupaten Bogor, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Saat ini di tingkat daerah mayoritas pemain dan nilai transaksi judi online adalah Kabupaten Bogor Selatan, Kecamatan Tambora, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Tanjung Priok.
Blokir 6.000 akun
Menteri Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, berdasarkan laporan PPATK, pemerintah memblokir 6000 akun terkait perjudian online.
“Yang jelas sekarang ada 6.000 akun yang dibanned.
“Dan di dalamnya ada uangnya,” kata Muhadjir.
Ia mengatakan, daftar ribuan akun tersebut akan segera diumumkan.
Nantinya, jika ada pihak yang tidak mengklaim kepemilikan rekening tersebut, maka pemerintah akan menguasai rekening tersebut.
“Kami akan memberi tahu Anda nanti. “Kalau tidak ada yang setuju, pemerintah akan mengambil,” ujarnya.
Masuk ibu PKK dan Karang Taruna
Pemerintah terlibat dalam berbagai sektor masyarakat untuk mencegah perjudian di Internet.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan generasi muda dan ibu-ibu akan berpartisipasi dalam masyarakat.
“Tingkatkan kerja Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk cegah perjudian online di pedesaan, kampung dan daerah kecil,” kata Hadi.
Keluarga, menurut Hadi, berperan penting dalam pencegahan perjudian online di tingkat paling bawah.
Ia mengatakan banyak anak-anak yang terkena dampak perjudian online.
“Tentunya ini berarti mempererat persatuan keluarga sehingga bisa terjadi dialog antara orang tua dan anak.”
“Jika ditemukan 2 persennya adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun, maka sangat penting bagi keluarga untuk bekerja agar bisa memberikan pendidikan tersebut,” kata Hadi.
Menurut Hadi, pemerintah akan berhati-hati dalam merekrut ulama dan guru.
“Kami akan melakukan kampanye kesadaran umum kepada masyarakat umum, yaitu memberikan edukasi tentang bahaya perjudian online, melalui sekolah formal dan informal,” ujarnya.(*)