TRIBUNNEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (15/5/2024) melaporkan perkembangan jumlah korban bencana banjir di Sumatera Barat (Sumbar).
Hingga Rabu pagi, jumlah korban tewas akibat bencana banjir bertambah menjadi 58 orang.
Setelah itu, jumlah korban yang masih dalam pencarian sebanyak 35 orang.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu.
Saat ini, jumlah korban hilang bertambah dari dua puluh tujuh menjadi tiga puluh lima orang selama penggeledahan, ujarnya.
Selain itu, 33 warga mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan.
Saat itu, jumlah pengungsi akibat bencana banjir sebanyak 1.543 KK.
Suharyanto, dikutip Kompas.com, mengatakan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih memperbarui datanya.
Namun, Pemerintah menargetkan sistem manajemen krisis dapat berjalan efisien dan cepat.
Sehingga, kata Kepala BNPB, daerah yang terdampak bisa cepat pulih dan normal kembali.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meyakinkan warga terdampak banjir dan yang sementara tinggal di pengungsian bahwa mereka aman.
Dia mengimbau masyarakat di kamp pengungsian tidak perlu khawatir dengan kebutuhannya.
“Makanan dan kebutuhan lainnya tidak perlu khawatir,” ujarnya saat menyambangi lokasi pengungsian di Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu pagi, seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Pemerintah, lanjut Mahyeldi, akan berupaya membantu kebutuhan para pengungsi tersebut.
“Kami pemerintah, bupati dan bupati, kami punya tanggung jawab menjamin kebutuhan (pengungsi),” ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat jumlah korban jiwa bencana banjir di Sumbar mencapai 50 orang pada Selasa (14/5/2024).
Banjir dan longsor diketahui melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada Sabtu (11/5/2024) dan Minggu (12/5/2024).
Bencana tersebut disebabkan oleh hujan lebat dan meluapnya sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Marapi.
Banjir diperparah dengan terbawanya material vulkanik Gunung Marapi melintasi sungai akibat hujan deras di sekitar puncak.
Terdapat lima kabupaten/kota di Sumbar yang terdampak banjir lahar, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat meninjau lokasi pengungsian di Tanah Datar, Sumbar, Rabu pagi, seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. (Tangkapan layar dari saluran YouTube Kompas)
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan banjir lahar yang terjadi di Agam dan Tanah Datar bukan hanya akibat erupsi Marapi saja, melainkan akibat gempa kecil pada bulan lalu.
“Kami tidak hanya menganalisis penyebab dampak letusan Marapi saja, tapi juga dampak gempanya,” kata Dwikorita, Minggu malam (12/5/2024).
BMKG mencatat, dalam sebulan terakhir terjadi 35 gempa berkekuatan M,3 atau kurang.
Penyebabnya bukan hanya ledakannya saja, tapi juga dampak gempanya, karena BMKG juga menemukan, sebulan sebelum bencana ada gempa kecil berkekuatan M 3,0, lanjut Dwikorita.
Menurut dia, gempa kecil dapat memecahkan batu dan menyebabkan jatuhnya batu atau tanah.
Puing-puing atau tanah tersebut dikumpulkan dan dibawa bersama air dari puncak Gunung Marapi.
Saat ini, menurut Kepala BMKG, banjir atau galodo terjadi akibat penumpukan air saat hujan yang tertahan di hulu sungai.
Keterlambatan penimbunan ini dapat disebabkan oleh adanya tanah longsor atau runtuhan batu di daerah hulu sehingga menghalangi aliran air hujan ke hilir. Kepala BNPB Letjen. TNI Suharyanto (baju dan rompi coklat) bersama tim meninjau kondisi infrastruktur terdampak banjir dan longsor di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar pada Selasa (14/5/2024). (Humas BNPB) Tindakan Penanggulangan Darurat BNPB
Pemerintah terus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban terdampak bencana longsor dan longsor dingin di Sumbar.
Kepala BNPB Suharyanto menekankan tindakan penanganan darurat yang dilakukan saat bencana banjir.
Hal ini mencakup pemulihan akses darat ke wilayah terdampak dan alat berat, pembersihan material, evakuasi korban, dan koordinasi dengan OPD terkait.
Pemerintah juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Kami setuju dan menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak harus dipenuhi dengan baik ketika mereka menjadi korban, terluka atau saat ini mengungsi.”
“Kami pastikan sudah memberikan bantuan darurat, finansial, dan kebutuhan sehari-hari, dan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan,” ujarnya dalam Rakor Penanganan Darurat Banjir Lahar dan Longsor, Senin (13/5). ) menjelaskan. /2024). Tanggap Darurat Bencana Sumbar hingga 24 Mei 2024
Dikutip dari TribunPadang.com, Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan TNI/Polri sepakat untuk menetapkan tanggap darurat krisis di Sumbar pada 12 hingga 24 Mei 2024.
Waktu tanggap bencana di Sumbar berlangsung selama dua minggu.
“Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, TNI/Polri sudah sepakat untuk menyelesaikan tanggap darurat,” kata Kepala BNPB Letjen TNI/Polri. Jenderal. TNI Suharyanto.
Pada masa tanggap darurat, Pemerintah Pusat sepakat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi.
Artikel ini sebagian dimuat di TribunPadang.com dengan judul BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Sumbar Hingga 24 Mei, Kebutuhan Pokok Korban Harus Terpenuhi.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunPadang.com/Rahmadisuardi, Fajar Alfaridho Herman)