TRIBUNNEWS.COM – Ukraina menyatakan kekecewaannya atas tindakan Mongolia yang tidak menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang berkunjung.
Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Ukraina yang menilai Mongolia tidak memenuhi fungsinya sebagai negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam kunjungannya, Senin (9/2/2024).
Seperti diketahui sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang dikeluarkan tahun lalu.
Melalui mandat ini, ICC meminta 124 negara anggota pengadilan untuk menangkap Putin dan menyerahkannya ke Den Haag untuk diadili jika ia masuk ke wilayah mereka.
Namun, pemerintah Mongolia yang juga anggota ICC mengabaikan perintah tersebut.
Alih-alih ditangkap, Putin justru mendapat sambutan hangat saat berkunjung ke Mongolia, yang kemungkinan akan fokus pada investasi pada jaringan pipa gas baru yang menghubungkan Rusia dan Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Heorhi Tikhai mengatakan posisi Mongolia merupakan pukulan besar bagi sistem peradilan pidana internasional.
“Ini merupakan pukulan besar bagi Pengadilan Kriminal Internasional dan sistem peradilan pidana.” kata Tikhayi seperti dikutip Tribunenews melalui Reuters.
“Mongolia membiarkan seorang terdakwa melarikan diri dari keadilan, sehingga mereka juga harus ikut bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan Rusia,” tulisnya di aplikasi pesan Telegram.
Tykhi mengatakan Mongolia harus siap menghadapi konsekuensi jika tidak menangkap Putin.
Dia mengatakan Kementerian Luar Negeri Ukraina saat ini mendorong sekutunya untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap Mongolia atas tindakannya mengakomodasi Putin.
Menanggapi kritik Ukraina, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengaku tak ingin menimbulkan masalah.
Peskov mengatakan Moskow sama sekali tidak khawatir dengan kemungkinan penangkapan Putin selama kunjungannya ke Mongolia.
Ia pun mengaku tidak heran Mongolia mengabaikan perintah ICC karena para pemimpin Ulan Bator memiliki hubungan baik dengan Rusia.
Menurut Peskov, kunjungan Putin ke Ulan Bator memang akan mempererat hubungan kedua negara, mengingat semua aspek dari kunjungan tersebut telah dibicarakan sebelumnya, hal ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat Mongolia dan Rusia. Mongolia juga dikritik banyak pihak
Tak hanya mengecewakan Ukraina, keputusan Mongolia menyambut Vladimir Putin juga mengecewakan banyak pihak lainnya.
Di Brussel, Komisi Eropa telah lama mendesak Mongolia untuk memenuhi kewajiban yang ditanggungnya ketika negara tersebut mengaksesi Statuta Roma ICC pada tahun 2002.
Baru minggu lalu, ICC mengatakan bahwa semua anggotanya mempunyai kewajiban untuk menahan orang-orang yang dicari oleh pengadilan.
Human Rights Watch juga mencatat bahwa Mongolia termasuk di antara 94 negara yang menandatangani pernyataan bersama pada bulan Juni yang menyatakan “dukungan teguh” mereka terhadap ICC.
Erdenablesuren Demdin, warga negara Mongolia, juga menjadi salah satu hakim di bangku ICC.
Meski begitu, Mongolia menyambut Putin dengan sikap hormat dan tidak memberikan indikasi bahwa dia terancam ditangkap.
Amnesty International juga mengkritik penerimaan Putin.
“Presiden Putin adalah buronan keadilan,” kata Altantuya Batdorj, direktur eksekutif Amnesty International Mongolia.
Dia menjelaskan: “Setiap kunjungan ke negara anggota ICC yang tidak mengakibatkan penangkapan akan mendorong tindakan Presiden Putin saat ini dan harus dilihat sebagai bagian dari upaya strategis untuk melemahkan kinerja ICC.”
(Tribunnews.com/Bobby)