TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21 Oktober 2024) sore.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Kabinet Merah Putih pada tahun 2024-2029 akan menduduki total 56 wakil menteri.
Jumlah wakil menteri lebih banyak dibandingkan jumlah menteri, karena kementerian mempunyai dua sampai tiga wakil.
Dari jumlah tersebut, tujuh tokoh berasal dari Sulawesi Selatan.
Berikut daftarnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Andi Amran Sulaiman merupakan anak dari Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Lint dan Andi Nurhadi Petta Bau.
Amran adalah anak ketiga dari dua belas bersaudara.
Ayah Amran adalah seorang tentara.
Amran kecil menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di daerah tetangga Barru.
Dia tinggal selama 7 tahun dan pertama kali masuk sekolah dasar.
Ia kemudian kembali ke Bone dan menyelesaikan 12 tahun pertama sekolah dasar, lulus dari SMA Negeri Lapparia pada tahun 1989.
Dulunya merupakan tambang batu di Barr
Andi Amran Sulaiman tinggal di Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan ketika masih kecil.
Saat itu Amran kecil sedang bersama ayahnya yang seorang tentara.
Ayah mengakuisisi Kabupaten Barra.
Amran kecil bersama keluarganya tinggal di Ballewa, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru pada tahun 1970-an.
Amran mengungkapkan, dirinya pernah bekerja sebagai penghancur batu saat masih kecil untuk menambah biaya sekolahnya.
Ia juga pernah menangkap ikan mujair untuk mengisi perutnya yang lapar.
Saya jadi penghancur batu lalu dijual untuk biaya sekolah,” kata Amran kepada wartawan di Barro, Senin (3/4/2023).
Pendiri AAS Foundation ini mengunjungi rumah masa kecilnya di Ballewa, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Senin (4/3/2023) pagi.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Safari Ramadhan Komunitas AAS 2023.
Andi Amran Sulaiman kembali menginjakkan kaki di desa tempat tinggalnya selama kurang lebih 7 tahun.
Tepatnya 40 tahun yang lalu. Saat itu usianya masih 2 tahun, Amran kecil menemani orang tuanya yang merupakan tentara yang bertugas di Barra.
Pada tahun 1978, Amran meninggalkan Barra untuk kembali ke desa asalnya, Bone.
Saat itu usianya masih 8 tahun.
Amran berangkat ke Bone dengan berjalan kaki sambil membawa beberapa ekor sapi.
Dia berjalan selangkah demi selangkah tanpa lelah atau menyerah. Sesekali ia singgah di masjid untuk sholat dan istirahat.
“Selama 36 tahun saya merasakan kemiskinan, sangat-sangat miskin. Tapi saya punya mimpi besar dan bertekad mewujudkannya. Meski harus mengeluarkan keringat dan air mata,” kenang Amran.
“Jangan sampai di rumah terkena sinar matahari. Mau kaya mudah. Jangan biarkan lahan terlantar. Tanam apa saja yang menghasilkan hasil,” kata Amran. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Letjen Sjafrie Sjamsoeddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Oktober 1952.
Sjafrie memiliki seorang istri bernama Etty Sudiyati dan dikaruniai dua orang anak.
Sjafrie diketahui tumbuh besar di keluarga berlatar belakang militer.
Ayahnya Letkol (Purn) Sjamsoeddin Koernia, adiknya juga anggota TNI yaitu Marsda TNI (Purn), Maroef Sjamsoeddin. Sjafrie Sjamsoeddin dan Prabowo saat bertugas di batalyon infanteri 328 (Instagram @sjafrie_sjamsoeddin)
Letjen Sjafrie Sjamsoeddin lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1974.
Di Akademi Militer, Sjafrie terungkap satu kelas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Sjafrie menyelesaikan berbagai kursus pelatihan militer, antara lain Sesarcabif, Dik PARA, Dik PARA Utama, Dik Terjun Bebas, Komando, Dik Pandu Udara, Diklapa I, Diklapa II, Seskoad (1989), Sesko TNI dan Lemhannas RI.
Sjafrie Sjamsoeddin merupakan sosok yang memiliki karir gemilang di dunia militer Indonesia.
Hal ini terbukti karena Sjafrie Sjamsoeddin pernah menduduki berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat.
Tercatat, Sjafrie menjabat sebagai Komandan Danton Grup 1 Sandi Yudha (Kopassandha), pasukan Dan Nanggala
Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menduduki jabatan seperti Satgas Kopassus Timor Timur (1990), Dangrup A Paspampres, Danrem 061/Surya Kencana (1995) dan Kasgartap-1 Ibu Kota (1996).
Karir Sjafri terus menanjak setelah diangkat menjadi Kasdam Jaya pada tahun 1996.
Sejak tahun 1997, Sjafrie diangkat menjadi Pangdam Jaya.
Setahun kemudian, Sjafrie diberi amanah untuk menduduki jabatan Aster Kasum TNI.
Pada tahun 1998, Sjafrie ditugaskan menjadi ahli politik, hukum, dan keamanan Panglima TNI.
Pada tahun 2001, Sjafrie ditugaskan menjadi Panglima Koordinasi TNI.
Setahun kemudian, pada tahun 2002, Sjafrie diangkat menjadi Kepala Penuspen TNI.
Sejak tahun 2005, Sjafrie diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan hingga pensiun. Menteri Agama Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bona, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959, sehingga saat ini berusia 63 tahun.
Nasaruddin Umar menikah dengan Helmi Halimatul Udhma dan dikaruniai tiga orang anak.
Mereka adalah Andi Nizar Nasaruddin Umar, Andi Rizal Nasaruddin Umar, dan Cantik Najda Nasaruddin Umar.
Nasaruddin Umar menghabiskan masa kecilnya di Sulawesi Selatan dan menuntut ilmu di berbagai tempat.
Salah satunya adalah Pondok Pesantren As’adiyah yang terletak di Sengkang, Wajo. Nasaruddin Umar resmi menjabat Menteri Agama (Menag) usai diserahterimakan kepada Menteri Agama 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (21/10/2024) (Dokumentasi Kemenag)
Pondok Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Sulawesi Selatan yang didirikan oleh ulama besar Sulawesi Selatan AGH Muhammad As’ad al-Bugisi dengan gelar Puang Aji Sade.
Setelah lulus dari Pondok Pesantren As’adiyah Nasaruddin, Umar melanjutkan pendidikannya di IAIN Alauddin Ujung Pandang dengan fokus Fakultas Syariah pada tahun 1980 dan mendapat penghargaan sebagai santri teladan.
Nasaruddin Umar kemudian melanjutkan pendidikannya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jenjang Jenjang 2 (S2) dan Jenjang 3 (S3).
Nasaruddin Umar juga pernah menjadi mahasiswa di Kanada dan Belanda selama program PhD-nya.
Berikut pengalaman pendidikan Nasaruddin Umar dikutip dari istiqlal.or.id:
SDN 6 tahun, di Ujung-Bone tahun 1970
Madrasah Ibtida’iyah 6 tahun, di Pesantren As’adiyah Sengkang, 1971.
PGA 4 tahun, di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, 1974
PGA pada usia 6 tahun, di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang pada tahun 1976
BA, Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1980
Gelar Sarjana Lengkap (S1 Teladan) Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1984
Program Magister (tanpa skripsi) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990-1992.
Program Doktor (Lulusan Terbaik) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan tesis tentang “Perspektif Gender dalam Al-Qur’an, 1993-1998.”
Mahasiswa tamu di McGill University Kanada, 1993-1994
Mahasiswa tamu di Universitas Leiden, Belanda, 1994/1995
Ia mengikuti program sandwich di Universitas Paris di Perancis pada tahun 1995
Beliau melakukan penelitian kepustakaan di beberapa universitas di Kanada, Amerika, Jepang, Inggris, Belanda, Belgia,
Italia, Ankara, Istanbul, Sri Lanka, Korea Selatan, Arab Saudi, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina dan Singapura, Kuala Lumpur, Manila.
Sosok Nasaruddin Umar juga dikenal sebagai seorang ulama dan akademisi yang bekerja di banyak tempat.
Kutipan dari staf.uinjkt.ac.id Nasaruddin Umar menduduki jabatan dosen PNS dengan pangkat IV/e pada kelompok pengawas utama.
Pada 12 Januari 2002, Nasaruddin Umar juga dikukuhkan menjadi guru besar Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selain menjadi guru besar, ia juga menjabat sebagai rektor Universitas Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ).
Sementara itu, pada tahun 2006-2012, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Konsultan Umat Islam di Kementerian Agama.
Sejak tahun 2012, Nasaruddin Umar diangkat menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia hingga tahun 2014.
Penulis buku Argumentasi Kesetaraan Gender dalam Sudut Pandang Al-Qur’an juga merupakan pendiri Society for Interreligious Dialogue.
Nasaruddin Umar juga merupakan anggota Tim Penasihat Inggris-Indonesia yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Jabatan non-akademik yang dijabat oleh Nasaruddin Umar adalah Komisaris PT Balai Pustaka pada tahun 2008-2012, Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia tahun 2012-2013 dan Dewan Pengawas Perusahaan Penjaminan Kredit Indonesia tahun 2014-2016.
Per 13 Oktober 2017, Nasaruddin Umar diangkat menjadi Komisaris Bank Mega Syariah.
Terakhir, pada 18 April 2023, Nasaruddin Umar diangkat menjadi Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR). Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital Meutya Hafid
Selain bekerja sama dengan Prabowo di DĽR, Meutya pada Pilpres 2024 juga masuk dalam jajaran wakil ketua TKN Prabowo-Gibran.
Di beberapa acara Kementerian Pertahanan, ibu-ibu Bugis Soppeng terlihat mendampingi Prabow.
Meutya Hafid merupakan mantan jurnalis Metro TV dan pembawa berita di stasiun televisi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Pada 18 Februari 2005 atau 19 tahun lalu, Meutya Hafid dan juru kameranya Budiyanto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata saat bertugas di Irak. Serah terima jabatan Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital antara Meutya Hafid dan Budi Arie Setiadi (Bambang Ismoyo/Tribunnews.com)
Kontak terakhir Metro TV dengan Meutya Hafid terjadi pada 15 Februari, yakni tiga hari sebelumnya.
Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005 atau disandera selama 168 jam (7 hari 7 malam).
Sebelum berangkat ke Irak, Meutya Hafid juga sempat menangani tragedi tsunami di Aceh.
Pada 28 September 2007, Meutya meluncurkan buku yang ditulisnya sendiri, 168 Hours in a Hostage: Memoirs of a Journalist Captured in Iraq.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turut menyumbangkan tulisan pada bagian pendahuluan buku ini.
Selain presiden, beberapa orang lain turut menyumbang karyanya, yakni Don Bosco Selamun (Pemimpin Redaksi Metro TV 2004-2005) dan Marty Natalegawa (mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri).
Pada tahun 2010, Meutya berpasangan dengan H Dhani Setiawan Isma mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Binjai periode 2010-2015, didukung oleh Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Patriot, P3I, PDS dan 16 partai non-faksi. dari Binjai. DPRD.
Pengumuman pasangan Dhani-Meutya pendukung Partai Golkar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota berlangsung di Aula Patar, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kota Binjai pada 15 Desember 2009.
Mirisnya, perempuan Bugis Soppeng itu kehilangan ayahnya, mendiang Anwar Hafid.
Saat itu, diduga terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Kota Binjai.
Suara Dhani-Meutya juga diyakini berkurang 200, dari 22.287 menjadi 22.087 suara.
Suara Dhani-Meutya juga banyak yang gugur karena surat suara dicoblos secara simetris di bagian belakang dan banyak yang robek di bagian tengah sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu.
Meutya mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, meminta penghitungan ulang kotak suara, serta mencari kebenaran mengenai penyelenggaraan Pilkada di Kota Binjai, karena temuannya diduga adanya kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS di Kabupaten Binjai Barat. saksi di setiap TPS.
Sayangnya, MK memutuskan menolak permohonan Meutya Hafid karena tidak cukup bukti.
Pada Agustus 2010, ia diangkat menjadi anggota sementara DĽR oleh Golkar, menggantikan Burhanudin Napitupula yang telah meninggal dunia.
Meutya Hafid terpilih kembali menjadi Menteri Kehakiman Andi Agtas pada pemilu 2014, 2019, dan 2024
Dr. AKBP Andi Agtas, S.H., M.H. lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 September 1969.
Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Soppeng (1976–1982).
Sementara itu, pendidikan tinggi di UMI Makassar sedang berlangsung.
Supratman Andi Agtas adalah seorang akademisi, pengacara, dan politikus Indonesia yang menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 19 Agustus 2024 menggantikan Yasonna Laoly.
Ia sebelumnya menjabat anggota DPR-RI dua periode pada 2014 hingga 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Supratman merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya dan anggota Komisi VI.
Beliau merupakan ayah dari Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024–2029 asal Sulawesi Tengah, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI. Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta
Anis Matta sebelumnya dikenal sebagai politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pada 2009 hingga 2013 menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DLR.
Dikutip dari situs resminya, Anis Matta lahir di Welado, Bone, Sulawesi Selatan pada 7 Desember 1968.
Anis menghabiskan masa kecil dan remajanya di beberapa daerah di Indonesia bagian timur.
Ia bersekolah di SD Katolik Mathias I di Tual, Maluku Tenggara, kemudian kembali ke Bona dan tamat dari SD Inpres Welado di Bona.
Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Anis bergabung dengan pesantren pada usia sekolah menengah di Pondok Pesantren Darul Arqam, Gombara, Makassar.
Anis kemudian melanjutkan pendidikannya setelah mendapat beasiswa di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta.
Pada tahun 1992, ia menyelesaikan gelar sarjana di bidang Syariah.
Semasa kuliah, Anis mengambil kursus bahasa Inggris di Salemba, Jakarta Pusat.
Setelah lulus kuliah, Anis menjadi dosen agama Islam pada program perpanjangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Depok.
Salah satu kegiatan yang digeluti Anis adalah berdakwah di masjid-masjid perkantoran di Jakarta.
Beliau juga bekerja sebagai juru bicara dan konsultan di bidang pengembangan organisasi dan manajemen personalia.
Anis kemudian terjun ke dunia politik pada tahun 1998. Ia merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) yang diluncurkan di Jakarta pada 20 Juli 1998.
Setelah pemilu parlemen tahun 1999, PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 2 Juli 2003.
Anis menjabat Sekjen partai sejak awal berdirinya sebelum Majelis Syuro PKS mengangkatnya menjadi ketua umum partai sejak 1 Februari 2013 hingga 10 Agustus 2015.
Anis terpilih menjadi anggota DĽR periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar).
Pada masa jabatan keduanya di Senayan, Anis terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI hingga memutuskan mundur saat dilantik menjadi Ketua PKS.
Anis diangkat menjadi presiden dalam situasi sulit. Pada tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap kuota impor daging sapi.
Selain itu, saat itu juga terjadi perselisihan di lingkungan PKS antara mantan Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin dengan beberapa petinggi PKS.
Saat kasus menimpa PKS, Anis menggalang konsolidasi internal. Dia kemudian mengubah istilah pesta menjadi “Cinta. Bekerja. Harmoni.”
Saat itu, banyak pihak yang khawatir PKS tak akan selamat pada pemilu legislatif (Pemilu) 2014. Namun ternyata mereka masih bisa masuk parlemen.
Meski jumlah mandat menurun akibat dinamika sistem pemilu, namun jumlah suara elektoral meningkat sekitar 3,3 persen menjadi 8,48 juta suara.
Namun karena konflik internal, PKS memutuskan memecat Anis dan salah satu temannya, Fahri Hamzah.
Alhasil, keduanya bahu-membahu membangun Partai Gelora, bersama beberapa eks kader PKS yang memutuskan hengkang. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla
Dzulfikar merupakan putra pertama Sulawesi Selatan yang menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Pemuda Muhammadiyah.
Pria kelahiran Sungguminas pada 28 April 1987 ini terpilih menjadi anggota Kongres Pemuda Muhammadiyah ke-18 di Balikpapan pada 21-23 Februari 2023.
Dzulfikar Ahmad Tawalla akan memimpin PP Pemuda Muhamamdiyah selama tiga tahun ke depan.
Ia terpilih dalam rapat pembentukan yang beranggotakan 13 orang.
13 formatur sepakat memilih Dzul Fikar Ahmad Tawalla sebagai Ketua Umum.
Awalnya, Dzulfikar Ahmad Tawalla meraih suara terbanyak ketiga dari 13 anggota PP Pemuda Muhammadiyah pada pemilu tersebut.
Dzulfikar Ahmad mengumpulkan 622 suara, untuk Machendra Setya Atmaju 643 dan DediIrawan 642 suara.
Namun dalam pertemuan tersebut 13 orang formator Machendra Setyo Atmaja dan Dedi Irawan tidak bersedia dipilih.
Formator pun melantik Dzul Fikar Ahmad Tawalla sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2023-2027.
Dzulfikar Ahmad Tawalla merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Beliau menyelesaikan pendidikan universitasnya di program studi Pendidikan Matematika FKIP Unismuh Makassar.
Ini profilnya
NAMA : DZUL FIKAR AHMAD
LAHIR : SUNGGUMINASA, 28 April 1987
PELATIHAN
1. SD Negeri Romang Rappoa 1999
2. Pondok Pesantren MTS Sultan Hasanuddin 2002
3. SMA Muhammadiyah Limbung 2005
4. Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar 2013
5. Magister : Magister Komunikasi STIKOM Interstudi Jakarta 2021
PENGALAMAN ORGANISASI
1. 2008-2010 Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan
2. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2010-2012
3. 2012-2016 Ketua Bidang Pemuda Ikatan Nelayan Tradisional Indonesia
4. Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Tahun 2018-2022
5. 2021-2026 Wakil Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Ilmiah Pemerintah Indonesia (MIPI)
6. Wakil Ketua Umum Komite Nasional Pemuda DPP Indonesia Tahun 2022-2025
PENGALAMAN KERJA
1. Direktur Pemasaran PT. Kesejahteraan anak ibu, 2008
2. Direktur Utama PT. Anak Ibu Pertiwi, 2012
3. Staf Profesional Komisi VI DPR RI 2014–2019
4. Direktur Utama PT. Jati Energi Cemerlang 2022
PERTUNJUKAN
1. Juara 1 Organisasi Pemuda Terbaik Nasional Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
2. PENGHARGAAN TAYO ASEAN 2012
3. Juara I Pidato Hari Kartini “Pemuda & Emansipasi” di Sulawesi Selatan
4. Juara Umum I Lomba Pembinaan Pramuka Sulawesi Selatan Tahun 2002 (*).