TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Ma’ruf Amin, banyak sekali retorika dan kebijakan pemerintah yang membingungkan masyarakat.
Ia menyoroti mulai dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), hingga kursus layanan BPJS Perumahan dan bantuan sosial bagi korban perjudian online.
Faktanya, akhir-akhir ini banyak menteri Jokowi yang mengambil kebijakan yang membingungkan masyarakat, kata Troubs, Rabu (19 Juni 2024).
Ia yakin para menteri senior kabinet Indonesia kini sudah menunjukkan bakatnya.
“Sama seperti Kementerian PUPR yang ribut soal Tapela, Kementerian Kesehatan juga yang ribut soal BPJS Level 3. Jadi masyarakat ribut karena sebenarnya hanya petugas yang dibutuhkan saat masa cedera,” kata Troubs.
“Tidak perlu membuat masyarakat tertarik, karena pada akhirnya pasti tidak akan terjadi karena tidak ada anggaran,” jelasnya.
Troubs semakin menyoroti perdebatan mengenai pemberian bantuan sosial atau bantuan sosial kepada korban perjudian online.
“Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bicara soal kesejahteraan perjudian online. Sementara Menteri Perekonomian tidak punya anggaran. Masyarakat bingung mana yang benar,” kata Troubs.
Dia mempertanyakan mengapa tidak ada koordinasi antar kementerian.
“Meskipun kami pikir itu hanya untuk menguji air, namun hal ini menimbulkan kehebohan,” katanya.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy menawarkan akses Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada korban perjudian online untuk bantuan sosial (bansos).
Muhajir mengatakan hal itu menanggapi maraknya perjudian online di masyarakat.
“Kami banyak memberikan iklan kepada para korban perjudian online, misalnya kami memasukkan mereka ke dalam DTKS sebagai penerima bansos,” kata Muhajir, Kamis (13/6/2024).