Wartawan Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai pemerintah harus segera mengatasi penurunan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Dia mengatakan pemerintah dapat mendorong lebih banyak investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Sebab, kata Bambang, menurunnya kelas menengah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan wirausaha.
Kemudian badai pemogokan di industri tekstil mengurangi jumlah masyarakat kelas menengah.
“Kalau ada PHK, masyarakat kehilangan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, kita perlu berinvestasi lebih banyak untuk mendapatkan sumber pendapatan,” kata Bambang kepada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30 Agustus). / 2024).
Pemerintah kemudian dikatakan menjaga harga pangan dan rupee dalam kondisi yang lebih realistis, sehingga tidak terlalu lemah.
Mengingat banyaknya masyarakat kelas menengah yang tinggal di perkotaan, pemerintah juga harus mengembangkan infrastruktur dasar perkotaan.
“Pemerintah harus fokus pada angkutan umum sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi dan membuang-buang uang untuk membeli bensin untuk berkeliling kota,” kata Bambang.
Selain angkutan umum, mantan Ketua Bappenas ini mengatakan pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah perumahan.
Keterjangkauan perumahan, harga rumah, dan harga sewa perlu dibenahi karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat kelas menengah setiap bulannya.
Terkait transportasi umum dan perumahan, Bambang menekankan ketersediaan air bersih atau air minum.
Hingga saat ini, kata Bambang, tanpa disadari pendapatan masyarakat kelas menengah tergerus oleh gaya hidup yang hanya mengandalkan galon dan air minum kemasan.
Faktanya, kata dia, kelas menengah di negara maju memiliki daya beli yang aman karena tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli air.
Menurunnya kelas menengah kini menjadi perhatian pemerintah.
Menurut data yang dirilis Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kelas menengah Indonesia berjumlah 17,13 persen, sedangkan calon kelas menengah mendekati 50 persen.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso menjelaskan alasan pemerintah ingin lebih mendorong pengembangan kelas menengah.
Ia mengatakan kelas menengah Indonesia memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi.
Selain itu, masyarakat kelas menengah membayar pajak untuk negara.
Padahal, kalau kelas menengah kita perbanyak, selain berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian, kelas menengah bisa menciptakan basis pajak yang lebih besar. Jadi pajaknya akan lebih baik, katanya. 27.8.2024).
“Dari tahun 2023 hingga 2024, kami khawatir jumlah kelas menengah dan calon kelas menengah akan mulai sedikit menurun, bukan? Kami ingin kembali meningkatkan porsi, peran, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian.”
“Kalau jumlah kelas menengah bertambah maka basis pajak otomatis meningkat. Wajib pajak akan semakin banyak. Ini hanya salah satu aspek perpajakan,” tambah Susiwijono.
Jadi pemerintah banyak memberikan insentif kepada kelas menengah.
Ini termasuk program jaminan sosial, kredit pajak, kartu pensiun dini, asuransi pengangguran, kontribusi kesehatan masyarakat, pinjaman tenaga kerja untuk masyarakat dan banyak lagi.
Untuk sektor perumahan, pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) negara sebesar 100 persen pada sektor perumahan mulai 1 September 2024 hingga Desember 2024.
Kemudian, pada tahun 2024, kuota pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga ditingkatkan.
Kuotanya akan bertambah dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.