Wartawan Tribunnews.com Endrapta Pramudiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran “Makanan Gratis” diperkirakan mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2025.
Thomas Givandono, Anggota Bidang Keuangan Satgas Sinkronisasi Pemerintah, mengatakan angka ini merupakan angka yang sangat bagus.
“Rp 71 triliun itu angka yang sangat bagus bagi kami,” ujarnya saat jumpa pers di Kantor Umum Pajak di Gato Subroto, Jakarta Selatan, Senin (24 Juni 2024).
Thomas mengatakan, gugus tugas dan pemerintahan saat ini sudah menyepakati jumlah tersebut. Dia mengatakan, masih ada proses siklus APBN yang harus dilalui di DPR.
“Ini juga perlu ditekankan. Kita mengikuti siklus. Jadi angka-angka yang disepakati tetap harus melalui proses siklus APBN,” ujarnya.
Lebih lanjut disepakati bahwa rencana makan gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Thomas juga menegaskan, hal ini menjadi kunci keberlanjutan program.
“Menteri Keuangan menyampaikan, kami siap melaksanakan program andalan Pak Prabowo Subianto secara bertahap. Yang utama harus progresif, tapi tentunya mengikuti prinsip belanja berkualitas,” kata Thomas.
“Tentunya kami berharap target 100% bisa tercapai secepatnya, dengan prinsip utama finansial,” tutupnya.
Menteri Keuangan Shri Mulian menjelaskan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto, mengenai program makan gratis bergizi ini.
Program pemberian makan gratis ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan alokasi anggaran sebesar R71 triliun pada tahun 2025. Hal ini disetujui oleh Prabowo.
Presiden terpilih Pak Prabowo menyatakan setuju program pangan gratis ini dilaksanakan secara bertahap, dan pada tahun pertama beroperasi pada tahun 2025, RAPBN sepakat mengalokasikan dana sekitar Rp71 triliun, kata Sri Muli Yani.
Sri Mulian mengatakan jumlah Rp71 triliun tersebut sudah masuk dalam postur defisit 2,29-2,82% yang ditetapkan RAPBN pada tahun 2025.
“Yang 71 triliun rupiah itu bukan yang paling penting, tapi sudah ada. Nanti kita masukkan dalam penyusunan RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus nanti,” jelasnya.
Shri Mulian mengatakan, tim Prabowo akan menguraikan lebih detail program makan gratis bergizi ini.
Namun, ia kembali menegaskan rencana tersebut dimulai secara bertahap dan anggarannya yang berjumlah 71 triliun rupiah pada tahun 2025 sudah masuk dalam posisi APBN dan disetujui oleh Prabowo.
“Kami di Kementerian Keuangan akan terus mempersiapkan APBN ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, Rapat Paripurna Kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian dan seluruh Kabinet bersama Presiden terpilih dan Wakil Presiden Prabowo Gibran,” kata Shri Mulian.
“Semua ini dilakukan sesuai dengan siklus APBN berdasarkan UU Keuangan Negara dan akan ditinjau secara transparan oleh DPR untuk mendapatkan persetujuan,” tutupnya.