Thomas Djiwandono Bantah Rasio Utang RI Akan Bengkak 50 Persen di Bawah Presiden Terpilih

Laporan Reynas Abdila, reporter Tribunnews.com.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beberapa minggu terakhir Rasio utang Indonesia akan meningkat hingga 50 persen di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu dibantah sepupu Prabowo, Thomas Givandono. Ia merupakan bagian dari Pasukan Koordinasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti diketahui, Tommy menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan rasio utang APBN pada 2025 lebih dari 50 persen.

“Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen, tidak mungkin,” kata Tommy dalam konferensi pers kondisi dasar perekonomian dan proyek APBN 2025 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Dushanbe (24/6/2024)

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2025 diperkirakan berkisar antara 2,29 hingga 2,82 persen terhadap PDB.

Dari pertimbangan tersebut Rasio utang APBN masih berada di bawah batas aman UU Keuangan Negara.

Tommy menegaskan, optimisme tercapainya tujuan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hasil koordinasi pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

Dia meyakinkan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan agar posisi APBN dapat berfungsi secara efisien dan lancar.

“Tolong pertimbangkan maksudnya. Kami berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah kami rencanakan dan sepakati bersama pemerintah dan DPR,” kata Thomas.

Ekonom senior Dradjad Vibowo pun membantah pemberitaan media asing yang menyebut calon presiden Prabowo Subianto Meningkatkan rasio utang Indonesia menjadi 50 persen terhadap PDB.

Menurut dia, pemerintahan Prabowo tidak akan menaikkan rasio utang menjadi setengah dari produk domestik bruto pada tahap apa pun.

“Media bahkan tidak menyebut sumber resminya. “Orang-orang terkenal tapi tidak profesional mendukung etika dan prosedur jurnalis,” kata Dradjad kepada wartawan.

Ia kembali menegaskan, program pangan bergizi gratis tersebut disebutkan dalam “Perpisahan dan Misi” akan berlanjut.

Namun diselesaikan secara bertahap, baik dari segi waktu maupun cakupannya.

Semuanya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

“Oleh karena itu, pelaku pasar tidak perlu khawatir dengan defisit keuangan. “Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin dalam mengelola keuangannya,” ujarnya.

Dradyad mengatakan, jangka waktu pinjaman tentu akan membuat beban APBN semakin berat.

Oleh karena itu, tim ekonomi Presiden Prabowo akan sangat disiplin dalam mengelola utang tersebut.

“Saya menjadi bagian dari tim pemenangan Pak Prabowo sejak tahun 2014. Saya tahu beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan utang yang terlalu berat bagi mereka.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *