Laporan Koresponden Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 44,24 triliun untuk menambah modal kerja banyak BUMN khususnya pada tahun anggaran 2025.
Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI-DPR di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.
PMN ini banyak digunakan BUMN untuk kepentingan dunia usaha dan pengembangan usaha di pemerintahan calon presiden.
“Saat ini PMN atau seksi-seksinya bekerja sekitar 90 persen. Kami ingin memastikan ke depan tidak ada kesimpangsiuran dalam transisi pemerintahan,” kata Erick.
Misalnya saja pembangunan Tol Trans Sumatera yang ditugaskan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).
Jika PMN disetujui, maka pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya.
“Jalan tol di Sumatera tidak berhenti dibangun, tapi hanya di Jawa. Ya, ini bukan karena dari Lampung atau Sumatera, tapi ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus terus berlanjut di semua pulau,” ujarnya.
Pertama, Erick Thohir mengajukan PMN tahun 2025 senilai Rp 44,24 triliun.
Diantaranya, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun untuk pembangunan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap 2 dan 3.
Kemudian, PT ASABRI (Persero) total pengelolaan kasnya sebesar Rp3,61 triliun. PT PLN (Persero) senilai Rp3 triliun dalam program Listrik Desa dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diberikan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
Erick menilai suntikan pemerintah dalam bentuk PMN akan mempengaruhi kinerja bisnis BUMN, dan nantinya menopang pendapatan pemerintah sebagai kompensasinya.
“Manfaat kami kepada pemerintah akan mencapai Rp56,7 triliun pada Mei 2024, dibandingkan dengan perkiraan kami lebih dari Rp80 triliun (hingga akhir tahun 2024). Dan tahun depan, kami menargetkan dapat memberikan lebih dari Rp85 triliun,” katanya. . dia selesai
Berikut daftar 16 BUMN yang berniat menerima PMN tahun anggaran 2025.
– PT Hutama Karya (Persero) bernilai Rp13,86 triliun
– PT ASABRI (Persero) senilai Rp3,61 triliun
– PT PLN (Persero) bernilai Rp3 triliun
– PT Bahana Pengembangan Usaha Indonesia (Persero) senilai Rp3 triliun
– PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun
– PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun
– PT Adhi Karya (Persero) Tbk bernilai Rp2,09 triliun
– PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bernilai Rp2 triliun
– PT Len Industri (Persero) bernilai Rp 2 triliun
– PT Danareksa (Persero) senilai Rp2 triliun
– PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun
– PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food senilai Rp1,62 triliun
– PT PP (Persero) Tbk senilai Rp1,56 triliun
– Perum Damri bernilai Rp1 triliun
– Perumnas senilai Rp 1 triliun
– PT Industri Kereta Api (Persero) senilai Rp976 miliar