Teknologi AI memang penting bagi ASN, namun tidak boleh mempersulit pekerjaan
Willie Vidianto/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dinilai sangat penting dalam pelayanan publik kepada negara (ASN).
Sebagai bagian dari perkembangan teknologi modern, kecerdasan buatan harus menjadi alat yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, bukan mempersulit.
“Karyawan back office harus memiliki pendekatan yang kuat dan berorientasi pada tujuan dalam pekerjaan mereka, seperti alasan besar, alasan besar, sehingga mereka dapat memberikan dampak terbesar,” kata Ari Ginanjar, pendiri ESQ Group. . Agustian dalam pidatonya di Interior Ber-AHLAK: Menuju Kementerian Dalam Negeri bersama AHLAK pada tanggal 23 November 2024 di Jakarta.
Ari juga mengingatkan para pegawai Kementerian Dalam Negeri untuk bersikap positif dan fokus pada hal-hal baik.
Karakter ini harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadaan yang adaptif dan manusiawi.
“Jadi kita punya laci yang berisi masalah negatif, masalah baik, masalah positif, dan masalah juara. Anda tidak pernah menarik laci yang salah dalam hidup Anda,” ujarnya.
Sebagai wujud keberlanjutan, Kemendagri mempersembahkan BerAKHLAK Award yang bekerja sama dengan ESQ/ACT Consulting International. Ajang ini merupakan penghargaan bagi berbagai kelompok kerja yang dinilai berhasil menerapkan nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK.
Etos tersebut merupakan nilai-nilai inti baru ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Responsif, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptable dan Collaborative. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur dan memetakan budaya kerja ASN (indeks AKHLAK).
Ari Ginanjar Agustian mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas komitmennya dalam menjaga dan mengaktifkan kembali ASN yang berlandaskan AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Bertanggung Jawab, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai pedoman hukumnya. 20 Tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut juga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung terselenggaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (Ber-AHLAK) Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Bertanggung Jawab, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kooperatif. Keemasan. Indonesia 2045.
Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian politik dan situasi dunia internasional, penerapan nilai-nilai inti AHLAK akan menjadi landasan moral yang kuat dalam mengelola organisasi mana pun.
“Jadi moralitas itu canggih sekali. Semua ada. Ada persoalan moral, kompetisi, pelayanan, tanggung jawab, kompetisi, loyalitas, adaptasi, kerja sama, dan yang paling penting, kerukunan,” kata Bima.
Ia mengatakan, nilai utama keberadaan AHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto, serta peran dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang bekerja untuk rakyat.
Hal ini dicapai dengan memikirkan bersama bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana korupsi bisa diberantas dan penganggaran untuk rakyat bisa efektif dan efisien.
“Oleh karena itu penting sekali membangun moral aparatur, khususnya keluarga besar Kementerian Dalam Negeri. “Kejujuran dan loyalitas merupakan sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Home Office,” tutupnya.