Laporan reporter Tribunnews.com Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal VI DPR RI Amin Ak mengatakan penerapan sistem pembayaran subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK atau nomor penduduk sulit dilakukan.
Amin mengatakan, sistem pendukung database kependudukan sudah beberapa kali dibahas, namun sulit diterapkan. Dia mencontohkan penyaluran BBM bersubsidi dan subsidi gas elpiji 3 kg.
“Keakuratan data masih menjadi isu penting yang menyulitkan penerapannya, termasuk pembatasan subsidi pembayaran KRL berbasis NIK,” kata Amin kepada Tribunnews, Jumat (30/08/2024).
Alih-alih dana hibah yang tepat sasaran, menurut Amin, yang terjadi malah sebaliknya, yakni penyalahgunaan informasi sasaran penerima manfaat.
Ketidakakuratan informasi atau pemutakhiran informasi dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran hibah.
“Pertanyaan lainnya adalah data sasaran penduduknya berdasarkan data apa? Apakah menggunakan data keluarga miskin seperti penerima BLT atau database lainnya,” tambah Amin.
Saat ini keadaan perekonomian semakin sulit, daya beli masyarakat semakin melemah.
Banyak kelompok berpendapatan rendah yang justru dihitung sebagai kelompok berpendapatan rendah (MBR). Oleh karena itu pemutakhiran data harus dilakukan secara akurat.
Selain itu, penghapusan subsidi untuk kelas menengah dapat berdampak pada penurunan pengguna angkutan umum.
Karena masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelayanan transportasi, terutama dalam hal kenyamanan dan ketepatan waktu, membuka blokir angkutan umum tidak lagi menarik bagi kelas menengah.
“Efek sampingnya, kampanye pengurangan kemacetan dengan beralih ke angkutan umum, mulai terasa dampaknya,” jelas Amin.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyinggung soal hibah berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek yang akan mulai diperkenalkan pada 2025. Penumpang jalur Tanah Abang menunggu kereta KRL Commuter Jabodetabek tiba di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. , pada hari Senin, 26 Agustus 2024.
Belum, masih pembahasan, ujarnya di Jakarta, Kamis (29/08/2024).
Pihaknya saat ini sedang melakukan kajian untuk memastikan seluruh angkutan umum bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang berhak.
Karena masih dalam pertimbangan, menurut dia, semua opsi yang ada masih sebatas retorika dan belum ada keputusan akhir.
Sementara itu, Direktur Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal juga memastikan rencana penetapan tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.