TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan seputar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan perombakan kabinet.
Hasto mengatakan, dalam sistem pemerintahan yang baik, presiden mempunyai hak prerogatif.
“Presiden punya hak prerogatif. Kami menghormati hak prerogatif presiden,” kata Hasto seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (15 Agustus 2024).
Ia menegaskan, saat Jokowi menjadi presiden, PDIP tidak menuntut seluruh jabatan menteri diisi oleh kader PDIP.
Hasto mengatakan PDIP tidak pernah melakukan tekanan apa pun.
Presiden Jokowi juga angkat bicara terkait isu rekonstruksi di akhir masa jabatannya yang santer diberitakan belakangan ini.
Ditemui wartawan usai meninjau Pusat Latihan PSSI di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden mengatakan, jika diperlukan, bisa saja ada pembenahan.
Kalau perlu (bisa ada reorganisasi), kata Jokowi dalam tayangan YouTube Kompas TV.
“Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kalau perlu. Saya punya hak,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi yang masa jabatannya tersisa dua bulan, akan menyusun kembali kabinet progresif Indonesia dalam waktu dekat.
Berdasarkan informasi yang beredar, ada empat menteri yang akan terkena dampak rekonstruksi tersebut.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga merupakan kader PDIP. , Yasonna Laoly.
Dari keempat nama tersebut, beredar kabar ada yang akan diganti dan dipindahkan posisinya.
(mg/Aliifa Khoiru Rajwa) Penulis magang di Universitas Sebelas Maret.