TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menanggapi tanggapan pemilik X, Elon Musk, yang tidak ingin menghapus postingan X tentang penghapusan video penikaman dengan kekerasan di sebuah gereja Sydney.
Awalnya, Australia menggelar persidangan pada 15 April terkait video dugaan penikaman Uskup Mar Marie Emmanuel.
Dalam berita acara akhir persidangan, pengadilan pada Senin (22/4/2024) malam mengeluarkan perintah dua hari terhadap X untuk menyembunyikan postingan tersebut secara global.
Sebelum keputusan tersebut diambil, Komisaris eSafety telah memerintahkan X untuk mundur.
Namun, X hanya memblokir akses di Australia.
Orang Albania sangat marah mengetahui hal ini.
Ia tak henti-hentinya memikirkan Elon Musk yang tidak menyetujui permintaan pengadilan.
“Warga Australia akan menggelengkan kepala karena mengira miliarder ini siap bertarung di pengadilan demi hak untuk memecah belah dan menayangkan video kekerasan,” katanya kepada Sky News.
Menurutnya, keputusan membatalkan X merupakan tanggung jawab pemilik X, Elon Musk.
“Dia ada di media sosial, tapi dia punya tanggung jawab sosial untuk mendapatkan izin sosial itu,” ujarnya seperti dikutip Guardian.
Ia juga menyebut Elon Musk adalah seorang miliarder yang sombong.
“Seorang miliarder arogan yang menganggap dirinya kebal hukum,” tegasnya.
Ia kemudian menjelaskan, permintaan e-Safety Commissioner kepada X merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara Australia.
“Apa yang dilakukan Komisaris Keamanan adalah melakukan tugasnya untuk melindungi kepentingan warga Australia. Dan gagasan bahwa seseorang akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan hak untuk memasang konten kekerasan di sebuah platform menunjukkan betapa tidak terjangkaunya Musk,” katanya.
Namun pernyataan Albanese langsung mendapat tanggapan dari Musk.
Pada Selasa pagi, Musk menjelaskan alasannya tidak menghapus semua postingan secara global.
“Seperti yang disyaratkan oleh ‘E-Safety Commissioner’ Australia, setiap negara diperbolehkan menyensor konten di semua negara, jadi apa yang bisa menghentikan setiap negara mengendalikan seluruh Internet?” ” tulisnya pada Ax.
Menurut Musk, hal itu mengikuti permintaan dari Komisaris e-Security Australia.
“Kami telah menyensor konten yang disengketakan di Australia, menunggu banding hukum, dan konten tersebut hanya disimpan di server di AS,” jelasnya.
Selain itu, Musk mem-posting ulang tweet dari pengguna yang mengklaim bahwa Elon Albania “beriklan” dengan menyebutkan bahwa platform lain telah memenuhi permintaan untuk menghapus konten tersebut, sedangkan X tidak.
“Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Perdana Menteri karena telah memberitahu masyarakat bahwa platform ini adalah satu-satunya platform yang jujur,” katanya.
Sebelumnya, X memblokir akses tweet untuk pengguna di Australia.
Namun, menurut Christopher Tran, pengacara komisaris keamanan, hal ini tidak berarti menghapus postingan yang dianggap konten “Kelas 1”.
Menurut undang-undang klasifikasi Australia, konten yang dianggap sebagai konten “Kelas 1” menyajikan “kekerasan yang tidak beralasan atau menyinggung dengan tingkat dampak atau detail yang tinggi”.
Sementara itu, Pengadilan Federal mengeluarkan perintah tersebut pada Rabu, 25 April 2024 pukul 17.00.
Kuasa hukum X setempat ditunggu untuk menerima petunjuk terkait tanggapan X dalam kasus ini.
(Tribunnews.com/Farah putri)
Artikel lain terkait Perdana Menteri Australia dan Elon Musk