TRIBUNNEWS.COM – Lawan mantan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, menegaskan dirinya telah memutuskan keluar dari pemerintahan.
Ganjar mengambil keputusan itu karena baginya, berada di luar pemerintahan sama terhormatnya dengan berada di pemerintahan.
Artinya, kita semua banyak memikirkan pembangunan bangsa.
Ganjar menilai dengan tidak menjadi bagian pemerintahan, ia bebas melakukan check and balances terhadap program dan kebijakan pemerintah.
Hal itu diungkapkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada Tribunnews.com, Rabu (24 April 2024).
“Karena di luar pemerintahan, kita juga bisa melakukan checks and balances, dan menurut saya mereka juga sama-sama menghormati.”
Jadi saya akan kembali menghormati Pak Prabowo, Mas Gibran yang memutuskan kabinetnya, jadi alangkah baiknya saya keluar, kata Ganjar.
Partainya juga meminta Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka menyiapkan nama-nama orang yang akan masuk kabinetnya.
“Saya memberikan kesempatan kepada para pemenang untuk menunjuk kabinetnya dan lebih baik saya tidak hadir,” lanjut Ganjar.
Soal sikap PDIP apakah akan menjadi partai oposisi atau tidak, Ganjar masih menunggu instruksi dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tren tersebut terlihat saat Konferensi Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
“Iya, kita berharap nanti partai akan memutuskannya di konferensi buruh nasional,” jelas Ganjar.
Meski demikian, Ganjar menilai Megawati bisa saja memilih keluar dari pemerintahan dan menjadi partai oposisi.
“Meskipun saya menolak beberapa pernyataan Bu Mega yang sangat ideologis, namun beliau mempunyai pendirian yang sangat kuat, saya kira itu (di luar pemerintahan),” kata Ganjar.
Selain itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan sikap partainya menunggu arahan dari Megawati.
PDIP, kata Ahmad Basarah, siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu diungkapkan Ahmad Basarah usai Mahkamah Konstitusi (MKJ) membatalkan perkara Ganjara Pranowo-Mahfud MD dalam perselisihan hasil pemilihan presiden (PHPU) 2024.
Jadi apapun keputusan Bu Mega ke depan, seluruh kader PDIP siap berada di dalam dan di luar pemerintahan, Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Ahmad Basarah mengatakan, kader PDIP telah dilatih agar siap menghadapi segala kondisi cuaca dan pergerakan politik nasional.
Oleh karena itu, PDIP terbiasa bertahan dalam berbagai dinamika politik di Tanah Air.
“Kita berada di jalur kolonialisme ketika Bung Karno mendirikan PNI pada 4 Juli 1927, kemudian pada masa penjajahan itu kita bisa hidup bersama dengan partai politik lain untuk memimpin Indonesia meraih kemerdekaan,” kata Ahmad Basarah.
Dia menjelaskan stabilitas PDIP di dalam dan di luar pemerintahan sudah diuji.
Termasuk mendapat banyak ancaman politik di masa Orde Baru, namun PDI mampu bertahan dan tampil sebagai pemenang pemilu 1999.
“Kemudian kita di pemerintahan lalu kita keluar dari pemerintahan lagi, maksudnya keluar dari pemerintahan, dan kita masuk kembali ke pemerintahan selama 10 tahun,” kata Ahmad Basarah.
Sikap PDIP, kata Ahmad Basarah, akan diputuskan pada Konferensi Perburuhan Nasional yang digelar Mei 2024.
Dalam rapat kerja nasional tersebut, seluruh struktur partai akan memberikan pendapat kepada Megawati mengenai posisi politik partai sebagai bagian dari pemerintah atau oposisi.
“Berikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang berhak mengadakan konferensi agar ada (Rakernas) dimana PDIP akan memutuskan posisi politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan,” Ahmas. Basarah menjelaskan.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Fersianus Waku)