Laporan Jurnalis Tribunnews, Paduan Suara Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaringan Posyandu dan Puskesmas yang tersebar di desa dan kelurahan di Indonesia berperan penting dalam upaya mencegah stagnasi di Indonesia.
Keduanya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak terpantau dengan baik, terutama menjelang penerapan program Makan Makanan Gratis (FME) yang dimulai pada Januari 2025.
Nunung Nuryartono Pj III Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Deputi mengatakan posyandu dan puskesmas sangat penting sebagai pionir dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan kurang lebih 300.000 Posyandu dan 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia, kedua organisasi ini menjadi basis pemantauan kondisi kesehatan masyarakat.
“Posyandu dan Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pengawasan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujarnya saat berdiskusi di Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema “Makanan Bergizi Gratis, Solusi Mengurangi untuk mengurangi keterbelakangan pertumbuhan”. Tribunnews berpartisipasi pada Senin (18-11-2024).
Nunung juga menjelaskan, program MBG merupakan program yang mempunyai tujuan ganda. Program ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka penangguhan yang ada, namun juga mencegah terjadinya kasus penangguhan baru.
Hal ini merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kolaborasi lintas sektor.
“Ada perbedaan yang sangat besar antara program pemberian makan dengan upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu, sinergitas sangat diperlukan agar semuanya efektif,” imbuhnya.
Salah satu langkah terpenting dalam mencegah pencucian uang adalah berfokus pada intervensi hulu.
Remaja perempuan menjadi salah satu kelompok prioritas dalam intervensi ini untuk menjamin kesehatannya hingga memasuki fase pernikahan dan kehamilan.
Dengan kondisi tubuh yang sehat, anak-anak yang mereka lahirkan juga diharapkan dalam keadaan sehat sempurna dan terhindar dari risiko kehati-hatian.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memastikan data kesehatan masyarakat digunakan sebagaimana mestinya. Data berbasis nama yang dikumpulkan melalui Posyandu dan Puskesmas memberikan dasar untuk menentukan wilayah prioritas dan intervensi yang tepat.
Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus menangani daerah-daerah yang tingkat penganggurannya tinggi. Strategi ini juga mencakup integrasi program makanan pendamping lokal yang diinisiasi oleh pemerintah daerah.
“Jika angka downtime yang lama berhasil dikurangi, namun muncul angka-angka baru yang belum teratasi, maka akan menimbulkan beban yang lebih besar,” tegasnya.
Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi dan pemantauan hingga pemberian intervensi gizi yang tepat. Dalam pelaksanaannya, program MBG memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pemerintah optimis, dengan kerja sama yang lebih kuat antara semua pihak, tujuan penurunan angka penutupan dapat tercapai. Upaya bersama dari pusat hingga daerah, serta peran aktif Posyandu dan Puskesmas menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Program ini sangat strategis. “Ada banyak kontribusi dari berbagai organisasi yang menyoroti pentingnya fokus yang kuat pada program untuk menurunkan angka yang dinilai,” kata Nunung.
Penyusunan strategi nasional untuk mencegah kemajuan
Suprayoga Hadi, Deputi Sekretariat Wakil Presiden RI Bidang Bantuan Pembangunan Manusia dan Kesetaraan, mengatakan pemerintah Indonesia sedang menyiapkan strategi nasional (Stranas) untuk mencegah dan mengurangi fokus pada periode 2025-2029.
“Strategi Nasional ini mengambil pendekatan yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Strategi ini tidak hanya memberikan intervensi yang spesifik dan sensitif, tetapi juga mencakup identifikasi lima kelompok sasaran utama,” ujarnya.
“Lima kelompok sasaran prioritas tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, bayi (anak di bawah dua tahun), anak-anak (2-5 tahun), serta remaja putri dan calon pengantin,” lanjutnya.
Jika dulu penekanannya terutama pada percepatan pengurangan jumlah downtime, paradigma pencegahan kini memainkan peran yang lebih besar. Pendekatan ini mencakup pemberian makanan seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin bagi calon pengantin, dan edukasi bagi remaja putri dan ibu hamil.
Salah satu program utama yang akan mendukung Strategi Nasional tersebut adalah program prioritas nasional Pangan Gratis (MBG) yang akan dimulai pada Januari 2025.
Ia menekankan pentingnya sinergi program makan gratis bergizi dengan Strategi Nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah dampak jangka panjang dari penutupan yang sulit diselesaikan.
Strategi Nasional yang baru akan beradaptasi dengan struktur pemerintahan yang lebih inklusif. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menjadi pemimpin kunci, didukung oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan implementasi di bidang ini.
“Strategi Nasional ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk menjamin kelanjutan program selama lima tahun ke depan,” tambahnya.
Strategi nasional tersebut akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 yang menjadi acuan strategis hingga tahun 2029. Proses penyusunan Perpres ini, menurut Suprayoga, hampir selesai dan diharapkan bisa terbit. Pada bulan Januari 2025.
Mereka optimis bahwa kerangka kerja yang lebih tepat sasaran dan berbasis pencegahan ini dapat mempercepat target penurunan prevalensi menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045.