Laporan reporter Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketum Partai NasDem Surya Paloh bereaksi terhadap kemungkinan partainya bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia pada Pilpres 2024.
Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh aduan yang diajukan penggugat, dalam hal ini Anes-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Dengan demikian, Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Soal kemungkinan bergabung dengan NasDem, Surya Paloh menanyakan apakah ada pilihan lain bagi partainya selain bergabung dengan pemerintah.
Hal itu disampaikan Surya Paloh saat jumpa pers di Menara NasDem usai putusan Mahkamah Konstitusi RI kemarin (22/4/2024).
“Mungkin ada usulan lain selain menghubungi pemerintah? Boleh minta usulan? Kalau ada usulan juga bisa kita lihat,” kata Surya Paloh kepada media.
Menurut Paloh, jika tidak ada pilihan lain selain bergabung dengan pemerintah, NasDem, kata dia, akan mengambil keputusan terbaik.
Pasalnya, menurutnya cara membangun masyarakat Indonesia saat ini adalah melalui perjuangan bersama.
Meski pasangan yang didukungnya, dalam hal ini Anies-Muhaimin, kalah dalam Pilpres, menurut Paloh, pertarungan tidak boleh berhenti.
Ditambahkannya, “Perjuangan kita bersama untuk pembangunan negeri ini tidak boleh berhenti dan tidak boleh dikatakan remeh, karena ada usulan yang tidak sesuai dengan harapan kita, itulah hasilnya.”
Berdasarkan hal tersebut, menurut Paloh, jika tidak ada pilihan lain maka pihaknya akan melakukan upaya tersebut untuk memajukan bangsa.
Sebab menurutnya, apa yang terbaik bagi negara akan sama semangat dan semangatnya di NasDem.
“Kalau tidak ada usulan lain, lalu apa yang terbaik untuk NasDem dengan semangat dan semangat yang saya sampaikan sebelumnya,” ujarnya.