TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya menurunkan angka gagap.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bagian dari penggalangan dana sebesar 6,45 miliar Euro yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Maruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Pengurangan Penyakit Gagap (TPPS) Jawa Tengah Nana Sudjana, dalam acara National Unity Group mempercepat penurunan ketegangan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (4/9/2024)
Nana menjelaskan, pada tahun 2023, Jawa Tengah juga mendapat penghargaan serupa sebesar Rp5,97 miliar. Dengan jumlah yang lebih banyak pada tahun ini, insentif yang tersedia akan digunakan untuk menyelesaikan upaya konservasi lainnya di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dirilis pada Maret 2024, tingkat pencurian di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 20,7 persen, atau turun 0,1 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 20,8 persen.
Pemprov Jateng mengeluarkan dana sebesar Rp194,6 miliar untuk mempercepat pelaksanaan pencurian. Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, khususnya dalam kasus pencurian.
Sasarannya adalah daerah atau kabupaten/kota yang tingkat stimulasinya tinggi, kata Nana usai acara.
Menurut Nana, langkah percepatan penurunan angka gagap di Jawa Tengah memerlukan kerja sama dengan banyak pihak, antara lain pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, perusahaan swasta, serta tokoh agama dan masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi gagap. Kita tidak bisa sendiri, artinya kita juga melibatkan tokoh agama, kita juga melibatkan tokoh masyarakat, jelasnya.
Ia terus menjalani intervensi spesifik dan intensif untuk memperbaiki kegagapannya. Salah satu tindakan terpenting yang dilakukan adalah memastikan air yang dikonsumsi masyarakat aman. Namun, contoh kegiatan spesifik diciptakan melalui kolaborasi dan sinergi. Selain itu, ia memberikan pendidikan bagi pengantin dan remaja putri.
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mendapat bukti upaya pencegahan keterlambatan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di seluruh provinsi/kota. Data dari kegiatan yang dilaksanakan harus digunakan untuk proyek berikutnya.
“Data ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai landasan tindakan penting dan spesifik, sehingga program yang disusun dapat tepat sasaran dan cepat mencapai sasaran prevalensi tinggi,” kata Wapres. (*)