TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah meminta Direktur Jenderal Pajak dan seluruh pihak terkait di Kementerian Keuangan mengkaji dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akibat peretasan.
“Saya sudah meminta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk menilai hal tersebut dan nanti akan diberikan klarifikasi oleh Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” kata Sri Mulyani kepada media. tim, Kamis (19.09.2024).
Namun Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo belum mau menjelaskan lebih jauh soal kebocoran data NPWP.
“Saya cek dulu,” kata Suryo menghindari awak media.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penasihat, Pelayanan, dan Humas Pajak Dwi Astuti mengatakan, kliennya tengah menyelidiki persoalan terkait kebocoran data NPWP.
“Sesuai informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan penyelidikan mendalam,” kata Dwi kepada Kontan.co.id, Rabu (18 September 2024).
Hacker Björk kembali menghebohkan masyarakat Indonesia. Kali ini Björk membeberkan informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP.
Akibat kebocoran data tersebut, 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terjual dengan harga kurang lebih Rp 150 juta.
Berdasarkan sejumlah bocoran, NPWP dimiliki oleh sejumlah tokoh penting seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan.
Laporan pelanggaran data ini pertama kali dipublikasikan oleh akun X, Tegu Aprianto, dengan tagar @secgron. Ini bukan sembarang orang. Pasalnya, dia merupakan konsultan keamanan siber asal Jakarta.
“Total 6 crore data NPWP dijual dengan harga sekitar Rp 150 crore. Informasi yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor ponsel, email, dll,” tulis Tegu di akun pribadinya X, dikutip Rabu (18). 9/2024).
Laporan oleh reporter: Siti Mashito | Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/6-juta-data-npwp-bocor-begini-Comment-sri-mulyani