Laporan jurnalis Tribunnews.com Andrapta Pramudias
TribuneNews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati angkat bicara tentang cara yang dilakukan pemimpin daerah untuk memperbaiki laju inflasi daerah.
Kesimpulan tersebut sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pak Mulian menjelaskan, pihaknya sudah membicarakan hal tersebut dengan Tito.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tito, jumlah kepala daerah yang menangani angka inflasi sangat sedikit.
“Saya sudah cek ke Pak Tito. Katanya ada, tapi sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Pak Mullian. 2024).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menekankan bahwa penilaian inflasi harus akurat dan dapat diandalkan.
Saat ini, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan kepada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
Melalui Kementerian Keuangan, daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga khususnya kebutuhan pokok akan mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 6-10 miliar.
Pak Mullian mengingatkan bahwa insentif ini tidak mendorong perilaku manipulatif.
“Dalam konteks ini, karena kita adalah penerima penghargaan, kita tidak boleh membiarkan penghargaan tersebut menciptakan perilaku, sikap atau tindakan yang justru mendistorsi tingkat inflasi,” kata Mullian.
Ia menegaskan, pihaknya bersama Tito dan Badan Pusat Statistik akan terus menjaga indikator inflasi yang akurat dan andal.
“Harusnya rewardnya justru dari keuntungan karena tingkat harga stabil dan bagus,” tutupnya.
Tito sebelumnya menjelaskan, salah satu cara pemimpin daerah mengelola data inflasi adalah dengan mendatangi kantor BPS setempat dan meminta perbaikan data inflasi tersebut.
Cara lainnya adalah dengan mengkondisikan pasar pada sampel penelitian BPS dengan melakukan operasi pasar murah untuk menurunkan harga komoditas yang mendasarinya. Jawaban BPS
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adiningar Vidyashanti mengatakan BPS memiliki praktik berstandar internasional untuk menjaga kebebasan data dan pendataan.
Artinya tidak ada campur tangan pihak manapun dalam memperoleh data BPS.
“Untuk mengukur dan menentukan pola data harga di daerah, kami juga menggunakan metode yang mematuhi kaidah metodologi statistik. Indikator-indikator yang kami hasilkan ini tentunya bisa dibilang independen,” kata Amalia. Rilis BPS, Selasa (1/10/2024).
Menurut Amalia, BPS memiliki jaminan kualitas dalam seluruh proses pendataan, seperti melakukan survei sebelum pengolahan data.
“Kami memiliki metodologi dan tujuan bagi responden survei harga konsumen. Penentuan lokasi pasar mengacu pada pedoman standar internasional dan langkah ini selalu kami terapkan dengan sistem jaminan kualitas data,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, cara ini dilakukan pimpinan daerah dengan mendatangi langsung kantor BPS kabupaten/kota untuk memalsukan angka inflasi.
Pengelola wilayah kemudian sengaja mengadakan pasar murah di lokasi dilakukannya survei BPS.
“Jadi kalau soal pasar murah, pasar murah sebenarnya merupakan langkah nyata pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah,” kata Amalia.
“Di daerah yang kami teliti, pembentukan harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar, terdapat data dari banyak lembaga dan jika data BPS memiliki kualitas yang sama maka dapat dibandingkan dengan data yang diberikan oleh lembaga lain dan pemerintah daerah. Dia menekankan.
Terakhir, Amalia menegaskan BPS menjaga independensinya dengan menerapkan standar internasional sesuai penelitian yang dilakukan.
“Yang jelas kemerdekaan kita bisa dipertahankan sampai saat ini,” ujarnya.