Jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pelaksana Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan (PEPS), Anthony Budiawan menilai relokasi belanja antar kementerian dan lembaga (K/L) diperlukan untuk menghindari peningkatan defisit fiskal.
Menurut dia, program pangan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo Subianto hanya menghabiskan anggaran Rp 71 triliun atau sekitar 2 hingga 2,5 persen belanja negara.
“APBN tetap bisa menyerap, dengan melakukan realokasi belanja ke APBN lain, sehingga tidak perlu menambah defisit,” ujarnya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).
Anthony menjelaskan permasalahan tersebut justru tantangan terhadap target program.
Ia menilai, sasaran program Makan Bergizi Gratis masih belum jelas.
“Target apa yang ingin dicapai dengan program makan siang gratis ini? Apakah untuk mengentaskan kekurangan gizi (stunting)?” tujuan,” katanya.
Anthony menambahkan, program ini akan diberikan di sekolah-sekolah dimana pun bagi siswa yang mengalami gizi buruk.
Hal inilah yang perlu dijawab agar anggaran yang terpakai tidak terbuang percuma.
“Apakah saat ini semua siswa mengalami gizi buruk? Jika tidak, maka program stunting tidak akan efektif dan salah sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, program makan gratis yang diusung Prabowo-Gibran menelan biaya hingga Rp71 triliun.
Anggaran tersebut jelas diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam program ini APBN tidak mengalami defisit terlalu besar.
Menteri Keuangan Sri Muliani memastikan defisit anggaran hanya mencapai 2,29 persen hingga 2,82 persen.
“Kita masuk posisi APBN dan disetujui Presiden Terpilih, artinya dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Muliani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan, penggunaan anggaran program pangan bergizi gratis ini akan disiapkan secara detail oleh tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, rantai defisit dan rasio utang juga akan tetap terjamin sesuai dengan beberapa batasan undang-undang keuangan negara.
“APBN kita kelola dengan baik dan tetap terjaga kelestarian dan kesehatannya karena merupakan instrumen penting bagi pemerintahan saat ini atau yang akan datang dan komunikasi kita baik untuk memiliki komitmen pengelolaan keuangan yang hati-hati,” ujarnya.
Anggaran program makanan sehat gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025.
Anggota Tim Satgas Sinkronisasi Pemerintah Bidang Keuangan, Thomas Djiwandono, menilai angka tersebut merupakan angka yang sangat bagus.
“Rp 71 triliun bagi kami adalah angka yang sangat bagus,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Taksi, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.
Kata dia, gugus tugas dan pemerintahan saat ini menyepakati angka tersebut.
Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus dijalani.
“Ini juga penting untuk ditekankan. Kita benar-benar mengikuti siklusnya. Jadi, angka-angka yang disepakati tetap harus melalui proses appen cycle,” ujarnya.