Wartawan Tribun Koirul Arifin melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Perumahan dan Perumahan Rakyat (Himpera) Ari Tri Priono telah menginformasikan kepada Pemerintah dan instansi terkait seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) . Masyarakat, khususnya kalangan karyawan, lebih aktif terlibat dalam sosialisasi program tapera.
Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi para pekerja dengan memotong 2,5 persen dari penghasilan bulanan mereka, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan di masyarakat.
Akses tersebut antara lain mencakup kontribusi dan manfaat bagi peserta.
“Aturan ini sudah diterapkan sejak lama. Program ini disetujui lima tahun lalu. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Saya kira ini hanya sekedar sosialisasi. Dan sosialisasi ini tentu saja dari BP Tapera. “Harus disampaikan dengan baik,” kata Ari usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPP Himpera periode 2023 hingga 2027 di gedung DPR/PRD RI di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Ia meyakini program Tapera menguntungkan pekerja karena gajinya tidak dipotong. Namun dihemat dengan tabungan perumahan.
“Kalau yang penyimpan tidak pakai bisa ditarik. Jelaskan juga kapan bisa diterbitkan,” ujarnya.
Menurut Ari, banyak pihak yang salah memahami informasi mengenai kontribusi taper. Padahal, kontribusi tapera merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kebutuhan perumahan dan backlog.
“Saya rasa karyawannya sangat berguna. Sebab, 0,5 persen yang berasal dari pemberi kerja menjadi pendapatan dan disimpan dalam tabungan perumahan pekerja.
“Sedangkan uang 2,5 persen yang masuk dari buruh belum hilang. Bisa untuk rumah, atau kalau tidak mau bisa diinvestasikan. Jadi, ruginya di mana?” kata CEO Riskon Group.
Ketua MPR Bambang Sosatyo juga meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan pendapatan dan mempengaruhi daya beli masyarakat.
Program ini harus menjangkau masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPP Himpera Tahun 2023-2027 di Jakarta pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 di Gedung RI Republik Korea/RRT.
“Masyarakat jangan ribut. Harus ada yang menyampaikan dengan baik. Sosialisasikan. Karena itu untuk kepentingan umum,” ucapnya.
“Menurut saya, sebaiknya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat dulu. Daripada menurunkan daya beli riil masyarakat,” pengurus Himpera mendukung pemisahan Kementerian Luar Negeri.
Setiap orang membutuhkan rumah, tambah Bambang. Butuh perumahan yang terjangkau. Saat ini, lebih dari 15% penduduknya adalah tunawisma.
Saat ini banyak masyarakat yang tinggal di rumah tak berpenghuni. Itu sebabnya pemerintah mencanangkan program perumahan untuk 10 juta keluarga.
Selain itu, ketentuan UUD juga menegaskan bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar yang dijamin dan dilindungi oleh UUD. Makanan, pakaian dan tempat tinggal harus disediakan oleh pemerintah.
“Jika presiden terpilih mempunyai rencana pemisahan Kementerian Luar Negeri dan Perumahan Rakyat, saya akan mendukungnya.
Oleh karena itu, pekerjaan umum dan perumahan sangat penting. Ke depan keduanya perlu konsentrasi menteri, ujarnya.
Ari Tri Priyono, Ketua DPP Himpera yang terpilih melalui Kongres Himpera II yang digelar di Jakarta pada 6-8 Desember 2023 melantik dan melantik kepengurusan DPP Himpera.
Pada kesempatan hari ini, Presiden Republik Korea Bambang Soesatyo melakukan sosialisasi 4 Pilar Republik Korea. Ratusan peserta dari 16 DPD Himpera se-Indonesia mengikuti kegiatan sosialisasi ini.
Himpera akan memimpin Riskon Group sebagai Chief Executive Officer (CEO) selama empat tahun ke depan. Andy Anzar, Kakra Vijaya, Noorhadi, Bendahara Umum, M. Aviv Mustaghfirin DPP OKK selaku ketua Himpera dan beberapa pengurus Himpera lainnya.
Usai acara pelantikan, dengan landasan hukum formal, kepengurusan baru bisa segera bekerja melindungi kepentingan anggota Himpera di seluruh Indonesia dan menyelesaikan berbagai tantangan.