TribuneNews.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghubungkan pejabat pemerintah di Kalimantan Timur dengan pengelola fasilitas umum untuk memperkuat keamanan di Ibu Kota Negara (IKN).
Langkah penguatan ini dilakukan jelang HUT ke-79 Republik Indonesia (RI).
“Kami memiliki visi dan misi yang sama untuk mencegah terorisme radikal, terutama fasilitas umum, tempat-tempat yang digunakan oleh peserta, delegasi, duta besar luar negeri, dan tamu VVIP selama acara berlangsung. Tetap aman,” Kolonel Marinir Setio Pranovo, kepala keamanan departemen, kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2024).
Hal itu diungkapkan Setio saat rapat koordinasi perlindungan fasilitas umum dan pemerintah dalam rangka persiapan pelaksanaan HUT RI ke-79 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Setio berharap sinergi ini dapat meningkatkan keamanan wilayah Kaltim dari ancaman teroris.
“Kita harus menangkan dan menjaganya, penting bagi kita untuk menjaga daerah penyangga, tidak hanya di kawasan IKN, dari ancaman terorisme di wilayah Kaltim,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur Brigjen Aldrin Ali Bahazon mengatakan operasi tersebut merupakan forum berbagi data dan analisis ancaman terpadu.
“Di sinilah BNPT membantu kita secara kolektif yaitu kita berbagi data secara terintegrasi untuk menganalisa ATHGs (ancaman, tantangan, hambatan dan hambatan) yang mungkin ada, terutama dalam hal terorisme,” ujarnya.
Aldrin optimistis asesmen yang dilakukan BNPT bersifat komprehensif, akurat, dan mendekati garis batas.
“Saya yakin penilaian yang dilakukan BNPT terhadap akses jalur dan yang kita sebut lubang tikus perbatasan sudah menyeluruh dan akurat,” tegasnya.
Diantaranya adalah Badan Intelijen Negara (BIN) Kalimantan Timur, Badan Persatuan Bangsa-Bangsa dan Politik (Kesbangpolo), Kepolisian Daerah Republik Indonesia (POLDA), instansi pemerintah IKN, dan pengelola fasilitas umum di Samarinda. Balikpapan juga terlibat dalam kegiatan ini.
Pada tahun 2023, BNPT telah menyelesaikan 14 fasilitas umum di bidang pariwisata, 11 fasilitas umum di bidang pelayanan publik, dan 7 fasilitas umum di beberapa sektor operasional.