TRIBUNNEWS.COM – Di kawasan strategis Bandung, khususnya di Jalan Dipti Uker, terdapat ruang center yang setiap hari dipenuhi pemuda Pariangan Mujang, sekadar untuk ngobrol dan menikmati kopi lokal, kedai, bahkan kamar sewaan diambil di Sebagai kantor, baik startup atau kegiatan lainnya.
Tempat itu kini hidup, hidup seiring dengan kreativitas generasi muda Bandung yang tiada batasnya. Sempat disangka, sebelum dibuka pada tahun 2021, bangunan tersebut merupakan bekas hotel Pertamina, aset milik pemerintah yang sudah lama tidak digunakan, beserta apa yang ada di sekitarnya.
Kini, manfaat ekonomi dan sosial dialihkan dari penggunaan aset properti yang digunakan sebagai tempat kerja untuk mendukung pergerakan ekonomi dan industri manufaktur.
Dalang perubahan ini adalah Lembaga Pengelola Aset Negara (LMAN), sebuah organisasi pelayanan publik yang dibentuk oleh Dirjen Kekayaan Negara, yang berhasil mentransformasikan aset-asetnya menjadi ruang yang sudah berfungsi. Perusahaan yang berhasil adalah yang membawa manfaat untuk ikut-ikutan. kawasan dan sekitarnya.
LMAN didirikan sebagai bagian dari inovasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan melalui optimalisasi kekayaan negara.
Dengan bentuk organisasi Badan Layanan Umum (BLU), LMAN berharap dapat bergerak lebih cepat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam perancangan dan pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara sebaik-baiknya.
Pasalnya, pada tahun 2017 lalu, LMAN juga mendapat amanah penting sebagai perusahaan penyalur pendanaan lahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) yang penting . Program pemerintah dalam 10 tahun terakhir.
Sejak berdiri tahun 2015 hingga bulan Oktober 2024, DJKN telah menyerahkan 310 properti kepada LMAN untuk dikelola, antara lain 1 properti kilang Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah Lhokseumawe, 1 properti kilang LNG di Bontong, 151 gedung apartemen, 112 ruko/gudang. 141 rumah, 22 tanah dan 9 rumah.
Dari 310 properti, LMAN telah berhasil memperbaiki 128 properti, baik properti maupun properti (area dan perbaikan). Proses penyempurnaan aset negara LMAN melalui beberapa tahapan, antara lain finalisasi undang-undang dan bentuk akomodasi, penyusunan analisis penggunaan terbaik, proses produksi, dan kerjasama penggunaan aset dengan pemasaran atau mitra.
Segala kebijakan dan upaya LMAN dalam menjalankan amanahnya selalu dilandasi oleh manfaat dan dampak yang diberikannya kepada masyarakat. Manfaat yang timbul dari optimalisasi kekayaan negara dapat berupa manfaat finansial yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan manfaat sosial ekonomi berupa dampak ganda dari kekayaan negara yang kita gunakan.
Sejak tahun 2015 hingga 11 Oktober 2024, LMAN telah berhasil mendukung PNBP dengan optimalisasi aset dan dukungan konsultasi hingga Rp 6,06 triliun, dan manfaat sosial ekonomi yang dihitung dari penghematan biaya untuk mendukung layanan pemerintah dan pengelolaan aset dalam bentuk Banyak manfaatnya. . Dampak terhadap lapangan kerja dan ekonomi bagi masyarakat lokal tercatat sebesar Rp72,6 miliar.
Kinerja jasa konsultasi tumbuh positif dengan wilayah lokal mencapai 17 wilayah dengan 79 proyek dan 32 mitra.
Kuatnya dan tumbuhnya kebutuhan lokal pun menjadi motivasi LMAN untuk terus beradaptasi dan mengembangkan diri. Tujuan ini telah dilaksanakan oleh LMAN selama 8 tahun terakhir.
Pada tahun 2022, LMAN berhasil meluncurkan sebuah yayasan bernama AESIA, singkatan dari Aset untuk Indonesia. AESIA merupakan platform berbasis aplikasi dan website aesia.go.id, sebagai sarana koordinasi dan kerjasama pemanfaatan aset, serta dapat digunakan dengan menggandeng mitra instansi pemerintah/perusahaan, BLU, pemerintah daerah, dan dengan lembaga negara. . Memasarkan aset administratifnya.
Kami berharap AESIA menjadi perpanjangan tangan teknologi untuk mewujudkan peningkatan aset negara bagi seluruh pengguna aset negara untuk meningkatkan peluang perbaikan keuangan. Melalui platform AESIA LMAN berhasil menjalin kerja sama dengan 16 mitra dan transaksi pengembangan perusahaan (CDT) untuk 6 properti LMAN dan 3 properti mitra dengan total nilai Rp 6,5 miliar.
Salah satu mitra kerjasama LMAN Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, “Sangat membantu (AESIA), untuk menjaring calon-calon penyewa yang “legal” karena di luar dugaan, sebelumnya kosong, menurut kami banyak sekali, sehingga majikannya seharusnya baik.
Kami berharap AESIA dapat terus mewujudkan sinergi optimalisasi aset, sehingga dampak penggunaan aset negara dapat dirasakan secara nyata, serta mengurangi biaya dan peluang terjadinya pemborosan aset. Pada tahun 2017 hingga 11 Oktober 2024, LMAN akan melakukan pembebasan lahan dari APBN sebesar Rp 134,57 triliun untuk 126 PSN yang terdiri dari jalan raya, bendungan dan sumber daya air lainnya, jalur kereta api, pelabuhan serta dana dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). .
Berkontribusi pada percepatan pembangunan infrastruktur nasional
LMAN juga menjadi bagian dari momentum pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu program utama pemerintah pada dekade ini. LMAN merupakan lembaga pendanaan ganti rugi lahan yang bersumber dari APBN.
Melalui perannya tersebut, LMAN turut serta membangun peradaban dan menunjang kawasan, karena infrastruktur merupakan simbol pembangunan nasional. Faktor penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan lahan itu sendiri.
Pada tahun 2017 hingga 11 Oktober 2024, LMAN akan melakukan pembebasan lahan dari APBN sebesar Rp 134,57 triliun untuk 126 PSN yang terdiri dari jalan raya, bendungan dan sumber daya air lainnya, jalur kereta api, pelabuhan serta dana dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). .
Pemulihan terbesar adalah aliran pendapatan hingga Rp112,23 triliun, disusul bendungan hingga Rp14,50 triliun. Sedangkan untuk mendukung pengembangan IKN, LMAN telah menerima dana sebesar Rp2,86 triliun untuk lahan jalan, non tol, dan pengembangan kawasan inti IKN.
Pembiayaan tanah tidak hanya memberi imbalan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, serta memberikan banyak manfaat dari peningkatan produktivitas, sumber daya air, dan distribusi barang dan jasa yang lebih cepat dari pembangunan infrastruktur.
Dalam kunjungannya, LMAN bertemu dengan salah satu warga penerima santunan di Nusa Tenggara Timur (NTT), seorang ibu berpikiran sederhana bernama Donta Daka, penerima santunan pembangunan Bendungan Napan Gati.
Katanya, “Perubahan ini saya manfaatkan untuk menciptakan tempat yang lebih baik, dan membayar biaya sekolah ketiga anak saya, salah satunya bersekolah di Bremob, dan saat ini saya bekerja di Jakarta.”
Pada kesempatan terpisah, LMAN juga bertemu dengan salah satu warga lahan yang terkena dampak pembangunan jalan Yogyakarta-Sulu-Kulun Progo dengan besaran ganti rugi sebesar Rp1,6 miliar. Ia juga mengatakan, uang tukar tersebut digunakan untuk membangun rumah dan melakukan usaha rumah tangga, sehingga uang tersebut produktif dan berguna untuk menunjang kehidupan perekonomiannya.
Pembangunan infrastruktur juga merupakan wujud peran APBN dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, LMAN juga melakukan kerja sama, kerja sama dan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah, dan daerah itu sendiri.
Inovasi, fleksibilitas dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan strategis. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang diikuti dengan keinginan untuk terus memberikan manfaat selalu menjadi semangat capaian kerja LMAN selama ini, sebagai bagian dari Dekade Kerja Pemerintah.
Pendanaan pembangunan aset negara dan pengadaan tanah seringkali terfokus pada manfaat dan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. LMAN juga menyampaikan apresiasi dan harapan atas dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk membantu negara berkembang, meningkatkan aset negara, dan mendorong pembangunan infrastruktur daerah.