Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Kereta Api

Wartawan Tribunnews.com Franciscus Adhiuda melaporkan

Tribannews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggilnya untuk bersaksi tentang dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Cristianto.

Hasto Kristianto membenarkan dirinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Ditjen.

Hasto menjelaskan, ia menyebut dirinya berprofesi sebagai “konsultan”.

Hasto mengaku pemanggilan pertama seharusnya sudah dilakukan kemarin.

Namun Hasto mengaku sempat meminta penundaan karena mengetahui adanya pemanggilan di hari yang sama.

“Saya baru tahu paginya, suratnya berumur seminggu, tapi saat itu saya sedang bertugas di Joga, sopir kami menerimanya, lalu tidak ada laporan, jadi tahu,” kata Hasto. Sabtu (20/07/2024) Mengingat kejadian 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Jadi kemarin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menghadiri rapat Pilkada kemarin karena saya yang memimpin, lanjutnya.

Meski demikian, Hasto mengaku mendapat sejumlah informasi terkait pengusutan kasus tersebut dari Wakil Sekjen PDIP Yosef Aryo Adhi yang sebelumnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun dari keterangan Wakil Sekjen Pak Adhi Darmo terkait dugaan pencarian informasi terkait korupsi di Perkeretaapian, ujarnya.

“Saya pribadi tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya,” kata Hašto.

Hasto sekaligus mengklarifikasi dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak disebut sebagai ‘konsultan’ dalam profesi yang memanfaatkan skema Kementerian Perhubungan.

“Kalau nama saya konsultan, ada di KTP, karena saya dulu bekerja di BUMN, subjeknya konsultan, jadi saya tulis konsultan, sampai sekarang tidak berubah, jadi saya datang nanti,” ujarnya.

Dari informasi yang diterimanya dari Wakil Sekjen Yosef Aryo Adhi, Hasto memahami pemanggilannya terkait proses Pilpres 2019 saat menjabat Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Amin.

Berdasarkan informasi dari Wakil Sekjen, hal itu terkait dengan Pilpres 2019, dimana saya saat itu menjadi sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian diduga memberikan bantuan. Hasto mengatakan, KPK masih mendalami apakah ada kaitannya dengan kasus korupsi.

“Kami ada karena sejak awal kami memiliki komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita harus menunggu hasilnya karena saya belum tahu tentang saksinya, tapi saya jamin saya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini karena saya tidak ada urusan, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *