TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski hasil survei diduga fiktif, menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap aktivitas pemerintahan Presiden Joko Widodo tinggi, namun informasi di lapangan berkata lain.
Rupee turun, inflasi naik.
Harga kebutuhan sehari-hari menjadi lebih murah bagi masyarakat “kecil” atau kecil yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini.
Lingkungan sosial dan politik semakin berubah.
Politisi papan atas terlibat dalam perjuangan tersebut, dan pengaruhnya mencapai “akar masyarakat”.
Persatuan dan integritas bangsa semakin melemah.
Keadaan bangsa serupa dengan berakhirnya rezim yang memaksa Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.
Sekecil apapun percikannya, kekerasan sosial bisa saja terjadi.
Sekretaris Jenderal Forum Penyelamatan Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Rudi S Kamri mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan warga negara yang bersatu yang akan mempersatukan seluruh bangsa yang ibarat api di dalam jerami.
“Salah satu bentuk seni pemerintahan yang patut turun gunung adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Inilah masa emas Ibu Megawati untuk kembali tampil sebagai sosok pemersatu bangsa,” kata Rudi S Kamri di Jakarta. , Rabu (14/08/2024).
Rudi yang juga seorang pengamat sosial dan politik “meninjau kembali” peran rezim baru di mana Megawati menjadi ikon kekuasaan saat itu, melalui perlawanan yang berani namun mengikuti aturan hukum, Suharto luas. .
“Saat itu Ibu Megawati muncul sebagai pemersatu masyarakat melawan diktator, termasuk ketika kantor partainya diserang pada 27 Juli 1996, dimana Ibu Megawati Ikuti aturan dan aturan. Bayangkan saat Ibu Megawati menelepon untuk sebuah revolusi, untuk menghancurkan bangsa ini untuk selamanya,” katanya. .
Setelah Soeharto lengser dan PDI Perjuangan memenangkan pemilu 1999, ia mengatakan bahwa Presiden Agung Rudi, yakni Megawati, juga menaati aturan dan konstitusi, sekalipun ia memenangkan pemilu, putri Indonesia. Bung Karno mendapat jabatan wakil presiden Indonesia karena rekayasa politik Poros Tengah sehingga yang menjadi presiden adalah KH Abdurrahman Wahid yang dipanggil Gus Dur, partai politiknya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). , tidak memenangkan pemilu 1999.
Saat itu Bu Megawati tetap mengikuti aturan dan ketentuan, meski melakukan kesalahan, ujarnya.
Maka kata Rudi, kini pemerintahan Presiden Jokowi banyak melakukan kekejaman, baik terhadap tokoh politik termasuk Megawati, apalagi dengan rakyat, maka presiden ke-5 RI ini harus menjadi sosok yang mempersatukan bangsa untuk berperang. melawan kezaliman rezim Megawati pada akhir masa Orde Baru.
“Nyonya Megawati harus tampil kembali sebagai pemersatu masyarakat, bersama rakyat dalam melawan pemerintahan tirani, bukan sebagai pemimpin utama partai PDI Perjuangan, tapi sebagai pemersatu bangsa.” katanya.
Penindasan tersebut, kata Rudi, terlihat dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak memihak rakyat, melainkan berpihak pada penguasa dan massa, serta kecurangan pada pemilu 2024 dan 2024 mendatang. memilih. Perayaan tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia pada Rabu (27/11/2024).
Bagaimana cara melawan kekejaman ini? Menurut Rudi, sebagai warga negara yang makan asam politik dengan garam, Megawati tentu punya kemampuan untuk melawan tirani pemerintah, sesuai dengan hukum dan konstitusi.
“Jalannya kita serahkan pada Bu Megawati. Masyarakat jangan sendiri karena bisa rusak,” ujarnya.