TRIBUNNEWS.COM – DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait retorikanya yang membatasi penjualan BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku curiga dengan pernyataan Luhut.
Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan diterapkan pada tahun 2025, kata Mulyanto.
Hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal 2025.
Politisi kelompok PKS ini meminta Luhut tidak berbicara langsung mengenai kebijakan yang bukan kewenangannya. Karena akan membingungkan orang-orang yang berusaha keluar dari situasi sulit tersebut.
“Wacana ini sudah lama berkembang karena diketahui adanya tujuan samar dalam distribusi BBM bersubsidi yang mendorong kesenjangan.”
“Ketika diketahui orang kaya atau mobil mewah masih menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya mengutip keterangan resmi tertanggal Jumat (11/7/2024).
Mulyanto mengatakan, BBM bersubsidi menyasar masyarakat miskin dan rentan.
Faktanya, Pemerintah mengambil sikap lalai.
Sementara itu, Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang membatasi penjualan BBM bersubsidi di taman. Padahal, ini merupakan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya, lanjutnya.
Mulyanto menyoroti masih adanya kekeliruan dalam penetapan target penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut dia, kendaraan pertambangan, industri, dan perkebunan yang seharusnya tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi tetap menggunakannya.
“Oleh karena itu, menjadi tugas Pemerintah untuk menjadikan persoalan distribusi BBM lebih berkeadilan dengan mengatur ulang Perpres terkait,” tegasnya. kata Luhut
Luhut diketahui mengisyaratkan pemerintah akan memperketat pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Luhut mengatakan pembatasan tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Dengan begitu, pemerintah bisa menghemat anggaran, imbuhnya.
Luhut mengatakan, saat ini PT Pertamina (Persero) sedang menyiapkan aturan terkait pembatasan tersebut.
“Kita harapkan pada 17 Agustus nanti kita bisa mulai mengurangi jumlah masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi,” kata Luhut dalam video yang dikutip Rabu (10/7/2024). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Berita Tribun/Editor)
Hal itu diutarakan Luhut saat membahas penggunaan BBM terkait defisit APBN 2024, menurut Luhut, dengan pembatasan tersebut pemerintah bisa menghemat APBN 2024.
Selain membatasi bahan bakar bersubsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar fosil. kata pertamina
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menunggu peraturan pemerintah mengenai pembatasan subsidi pembelian bahan bakar minyak (BBM) per 17 Agustus 2024.
Corporate Communications Manager Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, Pertamina Patra Niaga akan mematuhi peraturan atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah.
Pada saat yang sama, kajian subsidi yang sesuai juga dilakukan.
“Seperti pendataan pengguna BBM Biosolar dan Pertalite melalui QR code, serta pendataan pengguna LPG 3kg melalui registrasi menggunakan KTP,” kata Heppy kepada Tribunnews, Rabu (10/7/2024).
Sejauh ini registrasi kode QR untuk biodiesel sudah mencapai 100 persen dengan tercatat lebih dari 4,6 juta registrasi, menurut data Pertamina Patra Niaga.
“Pertality sudah mencapai lebih dari 4,6 juta unit terdaftar dan terus kami promosikan. Pendataan elpiji 3 kg mencapai NIK 45,3 juta,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Endrapta Pramudhiaz, Dennis Destryawan)