Seperti halnya NasDem, PKS juga tidak mengincar kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Laporan Rizki Sandi Saputra dari Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menargetkan apa pun, termasuk kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran berikutnya.
Pernyataan tersebut dibenarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboeh Bakar Alhabsi yang mengatakan, partainya sejajar dengan mitra koalisinya di koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem.
“Kami (PKS) juga tidak menargetkan, tenang saja,” kata Habib Aboe kepada media di arena rapat kerja nasional DPP PKS, Jumat (20/9/2024), Sudirman, Jakarta.
Dia mengatakan, tujuan tempat itu tidak pernah dibahas di PKS.
Meski demikian, ia yakin PKS akan berperan pada pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
Menurut Habib Aboe, partai pimpinan Ahmad Saikhua itu akan proaktif memajukan kepentingan bangsa.
Yang penting kita bersama-sama membangun bangsa dan kita berharap keterlibatan PKS bisa lebih proaktif, dinamis, inovatif dan bisa berperan untuk kepentingan bangsa, ujarnya.
Izinkan saya menjelaskan
Ketua DPP NasDem Surya Palo sebelumnya menegaskan partainya tidak menargetkan merebut kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029.
Palo mengatakan, tidak ada target karena NasDem merasa saling mengenal dan menganut etika politik.
Sebab, partai berslogan “Gerakan Perubahan” itu merupakan lawan politik koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Djibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 kemarin.
“Karena kita tahu dari segi etika, bukan kita yang awalnya berjuang mendukung Pak Prabow di Pilpres. Ini proses pendidikan dan etika politik yang ingin kita ikuti,” kata Palo saat jumpa pers. konferensi di Jakarta. Kamis (19 September 2024).
Ia mengatakan, meski NasDem tak masuk kabinet, Palo menegaskan partainya akan masuk jajaran pemerintahan.
Menurut dia, upaya dan sumber daya NasDem akan diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Keberhasilan pemerintah tidak perlu diragukan lagi, NasDem ada di sini. Tapi kalau bicara amanah, NasDem tidak mau itu,” ujarnya.
“Ini baru angka terakhir, kalau tidak ada amanah pasti kita hormati. Mudah-mudahan juga menjadi investasi parpol, bahwa amanah tidak di atas segalanya,” kata Palo.