Said Abdullah Jawab Sikap PDIP Usai Putusan MK: Jadi Oposisi atau Ikut Koalisi Prabowo-Gibran?

Tribun News.com, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah menanggapi analisis pengamat politik Universitas Airlanga, Airlanga Pribadi Kusman, yang menyebut kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan koalisi Prabowo-Gibran pada tahun-tahun mendatang lima berikutnya

Abdullah, Jumat, mengatakan, “Pemikiran-pemikiran ini pasti akan diperhatikan oleh DPP PDIP, khususnya Prof Dr HJ Megawati Soekarnoputeri, karena kewenangan arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ketua Pengurus.” . (26/4/2024).

Sebelumnya, Airlanga Pribadi Kusman mengulas PDIP memutuskan bertemu dengan Prabowo Subiano.

Menurut dia, perilaku tersebut dapat dijelaskan dengan bantuan analisis komprehensif terhadap situasi global dan domestik dengan memperhatikan kepentingan nasional secara cermat dan cermat.

Baca selengkapnya: Menimbang Peluang PDIP menyatukan kubu Prabowo Subianto

Abdullah mengatakan Megawati pasti akan meminta masukan dari jajaran DPP dan berbagai pihak sebelum memutuskan apakah akan bergabung dengan partai oposisi atau bergabung dengan aliansi Prabowo-Gibran.

Menurut saya, ada dua program dalam dan luar negeri yang harus diikuti PDI Perjuangan ke depan agar demokrasi elektoral semakin sukses, ujarnya.

Terkait rencana internal, Said mengatakan PDI Perjuangan harus direformasi, termasuk meningkatkan kualitas staf PDI Perjuangan melalui pembentukan staf, dengan memperkuat ideologi, organisasi, program, sumber daya, dan kekuatan staf.

Sedangkan untuk program outdoor, diperlukan langkah-langkah lain, antara lain:

1. Meninjau secara cermat pelaksanaan pemilu parlemen dan eksekutif, khususnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebagai titik awal perubahan pemilu tahun 2029, agar proses demokrasi pemilu berjalan dengan baik.

Tinjauan pelaksanaan Pemilu 2024 setidaknya tertuang dalam kebijakan DPP PDI Perjuangan tanggal 22 April 2024, ujarnya.

2. Proses pemilu transisi menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi.

“Memilih pemilu membutuhkan banyak uang politik, oleh karena itu, seluruh pekerja PDI Parjuangan yang mempunyai ideologi dan memahami hakikat serta struktur partai tidak dapat menghadapi masalah ini. Oleh karena itu, P.DI Parjuangan tidak akan bersuara untuk mengikuti pemilu yang dijadwalkan. ” Masyarakat menilai pembentukan buruh adalah salah satu bentuk politik,” ujarnya.

3. Dr. Persatuan atau gotong royong yang ditegaskan Airlanga Pribadi merupakan wujud jiwa bernegara.

“Dengan dukungan kita bisa melewati pandemi Covid-19 dan perekonomian tumbuh. Ini menjadi pembelajaran besar bagi kita sebagai negara,” ujarnya.

4. Mendesak seluruh konstituen negara, terutama mitra strategis, untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024 agar demokrasi elektoral tetap berjalan setelah pemilu. Agar pilkada mendatang tidak berubah dari perang gagasan dan pengejaran dokumen menjadi perang uang dan kekuasaan.

“Pilkada perlu kita jadikan modal untuk memperkenalkan kepemimpinan nasional secara efektif. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang berbasis kualitas,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *