Respons Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Masuk Bursa Calon Pimpinan KPK

Laporan reporter Tribunnews.com Abdi Rianda Shakti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Carioto angkat bicara soal dugaan masuknya dirinya dalam pasar calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Carrioto mengaku belum mau fokus apalagi ambisius.

Saya tidak terlalu ambisius, jadi mari kita lihat ke depan,” kata Carriotto kepada wartawan, Rabu (26/6/2024). 

Saat ditanya kesediaannya menjabat Capim KPK ke depannya, Karioto tak menjawab secara gamblang. 

Dan dia menambahkan: Kita akan melihatnya di masa depan. Login ke Bursa Capim KPK

Sesuai undang-undang, siapa pun bisa mendaftar menjadi calon pimpinan KPK, baik yang berpengalaman di kepolisian, kejaksaan, akademisi, maupun profesi, kata mantan penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yodi. 

Kapolda Metro Jaya Irjen Carioto yang juga menjabat Direktur Penerapan dan Kepatuhan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan ingin masuk dalam daftar sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Meski demikian, Udi tak mau berspekulasi apakah Karioto cocok memimpin KPK.

“Iya nanti kita lihat. Apakah dia [Irjen Karioto] mendaftar atau tidak,” kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

Yang terpenting, menurut Yodi, Ketua KPK terpilih pada 2024 harus jauh lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. 

Dia mengatakan, Pimpinan KPK harus memiliki rekam jejak dan integritas yang baik serta tidak boleh kontroversial dalam memimpin departemen antirasuah.

Yang penting calon pimpinan KPK ke depan punya integritas, tidak punya masalah moral di masa lalu, dan tidak menimbulkan masalah bagi KPK di kemudian hari, ujarnya.

Karena itu, Udi menyoroti Panitia Seleksi Calon (Pansel) KPK 2024 pasti akan menjadi sorotan. 

Sebab menurutnya, harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan juga ditentukan oleh pengurus KPK. 

Menurut dia, jangan sampai proses pemilihan pimpinan KPK terulang seperti Fairley Bahori dan pimpinan KPK lainnya pada periode tersebut.

Kita tahu, panitia seleksi sebelumnya yang memilih Fairley dan kawan-kawan hanya terpilih dari 10 orang dan lima orang dipilih DPR, sehingga justru menimbulkan masalah bagi KPK. Ia menjelaskan, alih-alih menjadi solusi bagi bangsa, justru menjadi masalah.

Oleh karena itu, dia mengatakan, kini nama-nama Kapim Pansel KPK harus diperiksa dengan baik. 

Misalnya, jika Panitia Pemilihan KPK memiliki reputasi, integritas, dan rekam jejak yang baik serta tidak menimbulkan masalah atau kontroversi, maka harapan pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan akan tampak cerah.

Tapi kalau kita lihat nama-nama yang tidak berintegritas, orang-orang yang punya rekam jejak buruk, bahkan anti korupsi, saya kira sudah selesai. Karena panel yang buruk pasti tidak akan menghasilkan kepemimpinan KPK yang baik, kata Udi.

Dia menilai, jika Panitia Pemilihan KPK dinilai orang baik, pasti masyarakat termasuk akademisi, tokoh bangsa, dan sebagainya akan berbondong-bondong mendaftar. 

Namun jika Capim Pansel KPK tidak memiliki integritas, dikhawatirkan masyarakat tidak mau mendaftar.

“Karena nanti ada keraguan, sudah ada yang terpilih, sudah ada calon. Oleh karena itu, para calon pimpinan KPK harus memiliki latar belakang yang baik dan mau mendengarkan pendapat masyarakat sehingga diharapkan masyarakat bersemangat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga memajukan KPK meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan. korupsi di bawah KPK. Katanya: “Tapi kalau panitia seleksi sudah jelas mendapat perlawanan dari masyarakat, harapan pemberantasan korupsi pasti akan pupus.”

Selain itu, Udi juga mengingatkan panitia Kapim KPK untuk merenungkan proses yang terjadi dalam kasus Farley Bahuri dkk. 

Yodi mengatakan, Panitia Capim KPK harus berhati-hati dan cerdik dalam melihat nama-nama calon anggota Polri KPK yang mendaftar. 

Bahkan, jika nama tersebut memiliki rekam jejak yang buruk, silakan didiskualifikasi.

Yang terpenting dewan ini perlu benar-benar memikirkan masa lalu. Ditegaskannya, Ada beberapa permasalahan yang ada di pimpinan komisi antirasuah, baik yang bersifat moral maupun kontroversial, tulis saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *