Laporan jurnalis Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah lembaga kementerian menjadi 40 pada periode pemerintahan 2024-2029.
Sebagai informasi, perluasan kabinet Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi kini hanya mencakup 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian lini.
Menurut Jokava, jika menyangkut kementerian ke depan, yang terbaik adalah meminta Probov Subianto sebagai presiden terpilih.
“Hmm kalau kementerian datang, tolong tanya presiden terpilih, tanya presiden terpilih, tanya presiden terpilih,” kata Jokowi usai peresmian Rumah Uji Digital Indonesia di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/ 5) /2024).
Jokowi juga belum mau menjawab pertanyaan apakah dirinya turut andil dalam pembentukan pemerintahan yang dilakukan Prabowo. Termasuk soal perlu tidaknya penambahan kementerian.
“Tidak, tidak, tidak. Jangan tanya saya,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjawab pertanyaan pasangan suami istri pasangan suami istri tersebut akan membentuk hingga 40 kementerian dalam kabinet yang mereka pimpin.
Habiburokhman mengatakan, sebenarnya persoalan pembentukan kabinet adalah murni hak prerogratif Probov Subiant sebagai presiden terpilih.
“Intinya tergantung pada dia apakah konstitusi tersebut cocok untuk Paku Probov sebagai presiden terpilih. Efektif, tidak efektif, dan sebagainya tentu saja itu pendapatnya,” kata Habiburohman saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Namun bicara soal angka, Habiburokhman menilai tidak masalah jika ke depan banyak kementerian yang dibentuk.
Pasalnya, Indonesia adalah negara yang besar dan juga mempunyai tujuan dan cita-cita yang besar.
Dengan demikian, dengan melibatkan banyak pihak maka tujuan mewujudkan cita-cita tersebut akan lebih tercapai. “Jadi kalau memang ingin menarik banyak orang, menurut saya tidak masalah. Malah, lebih banyak lebih baik bagi saya pribadi.” dia berkata.
Ia kemudian meminta penonton untuk tidak mengartikan pose “bagus” tersebut karena berkaitan dengan kondisi fisik orang tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini sadar, jika seseorang gemuk belum tentu sehat.
Namun postur gemuk di jajaran menteri berbeda dengan postur tubuh manusia.
Menurutnya, dalam urusan publik, semakin banyak partai maka semakin besar nilainya.
“Jadi kita tidak usah ngomong, kalau kita gemuk dalam konteks fisik seseorang, itu tidak sehat, tapi dalam konteks negara, besar artinya besar, bagi saya tidak apa-apa, negara kita adalah negara besar. Tugas kita besar, tujuan kita besar,” ujarnya.
Wajar jika kita perlu mengumpulkan banyak orang, membentuk pemerintahan agar menjadi besar, kata Habiburokhman. Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di pemerintahan Probov-Gibran sebanyak 40 kementerian, maka jumlah tersebut akan menjadi 40 kementerian. Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah kementerian saat ini.