TRIBUNNEWS.COM – Mantan Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais sepakat MPR RI akan memilih kembali Presiden RI seperti pada masa pra reformasi.
Terkait hal ini, Wakil DPP Partai Demokrat Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan, pengangkatan Ketua MPR RI hanya akan mengulangi kesalahan yang sama.
Kamhar Lakumani ragu usulan ini akan memperburuk keadaan.
“Jika mengembalikan pemilu presiden ke MPR hanya sekedar ekspresi kekesalan kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya mengulangi kesalahan yang sama.”
“Bisa jadi lebih buruk lagi,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024).
Ia mengatakan pengembalian pemilihan presiden ke MPR juga merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Selain itu, kualitas demokrasi telah mengalami beberapa perbaikan sejak Reformasi.
“Mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR RI merupakan langkah mundur dalam tingkat dan kualitas demokrasi yang dibangun sebagai amanat reformasi,” kata Kamhar.
Kamhar mengatakan, upaya MPR untuk mencalonkan diri sebagai presiden dinilai Partai Demokrat sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pemilu yang menjadi politik transaksional dan mahal.
Ia mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan mahal yang terus berlanjut ini merusak demokrasi dan hanya memberikan karpet merah bagi para kapitalis atau kroni-kroni yang berkuasa, dan bukannya memangsa para pejuang reformasi dan aktivis demokrasi.
“Kami percaya bahwa untuk memperbaikinya, pendekatan sistematis harus dilakukan. Dimulai dengan perbaikan partai politik, mekanisme dan sistem pemilu, dan membangun budaya demokrasi.”
“Tidak mudah dan tidak bisa serta merta. Namun harus dilakukan jika kita ingin mewujudkan konsolidasi demokrasi. Demokrasi material yang berkualitas,” jelasnya. Mencelupkan
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR.
Pemilihan presiden segera mengalami banyak kendala, seperti pengenalan aparatur negara dan intimidasi.
Namun, dia tidak setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.
“Itu seharusnya tidak terjadi, tetapi karena ambisi kekuasaan, hal itu terjadi.” Namun solusinya bukan menghilangkan kedaulatan rakyat, tapi perlu ditingkatkan, kata Hasto di sekolah partai PDIP Lenteng. Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Pernyataan Amien Rais
Sebelumnya, Amien Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
Hal itu diungkapkan Amien saat menemui pimpinan MPR di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu (6/05/2024).
Ia mengaku naif saat mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung dengan harapan mengekang kebijakan moneter.
“Mengapa saya sebagai Ketua MPR dicabut kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi untuk memilih presiden dan wakil presiden, karena perhitungan kami agak naif.”
“Sekarang saya minta maaf. Jadi tadi kita bilang, kalau kita dipilih langsung satu orang satu suara, bagaimana mungkin ada yang mau menyuap 120 juta pemilih, bagaimana mungkin? Butuh puluhan bahkan ratusan triliun. Itu,” jelasnya.
Amien pun sepakat UUD 1945 kembali diamandemen untuk mengubah aturan pemilu presiden.
“Itu (kebijakan suap) luar biasa. Jadi kalau mau kembali dipilih MPR kenapa tidak?” kata Amin.
(Tribunnews.com/Deni/Igman/Fersianus)