Laporan jurnalis Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Kehutanan dan Lingkungan Hidup PDI Perjuangan (PDIP) MY Esti Wijayati mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi pentingnya sinergi antar lembaga dalam menetapkan program pengolahan sampah.
Hal itu disampaikannya dalam seminar “Hari Konservasi Alam Nasional 2024: Gerakan Operasi Bersih, Pola Hidup Berkelanjutan” di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8 Oktober 2024).
“Beberapa rekomendasi dapat diambil dari seminar ini. Salah satunya bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai program yang harus mengedepankan program pengelolaan sampah,” kata Esti.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menyatakan, rekomendasi seminar tersebut mereka berikan karena tidak ingin sampah menjadi masalah seperti di DI Yogyakarta.
“Foto-foto tadi kami tunjukkan, banyak aglomerasi perkotaan dan lebih dari separuh kabupaten atau kota tersebut sudah mempunyai permasalahan sampah. Kalau dibilang “lakukan sendiri”, “lakukan sendiri”, Anda akan melihat banyak sekali sampah di pinggir jalan lingkar, dan nyatanya masih seperti itu, 35%. sampah “yang tidak bisa diolah sesuai narasi dan data Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Esti.
Menurutnya, PDIP sudah lama menaruh perhatian terhadap sampah, bahkan Partai Dasa Prasetya memasukkan poin-poin kelestarian lingkungan.
“Dalam poin ketujuh Partai Dasa Prasetya disebutkan dengan jelas bahwa kita harus atau mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan dan tanah,” lanjutnya.
Menurut Esti, dukungan PDIP dalam pemberantasan sampah juga terlihat dari langkah partai berlambang banteng moncong putih itu menggelar acara penghormatan kepada pemulung atau pengumpulan sampah se-Kota Sukabumi.
PDIP menyelenggarakan acara tersebut untuk menghormati karya para pemulung yang peduli terhadap bumi.
“Sebagai wujud nilai kami terhadap para pejuang yang turut serta merawat tanah ini. Ikut serta membersihkan sampah,” ujarnya.
Ia kemudian mendapat pertanyaan terkait deteksi PDIP terhadap pemerintah daerah mana yang bermasalah sampah di Indonesia.
Esti menanggapinya dengan menyatakan bahwa hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki permasalahan sampah yang belum terselesaikan.
Namun, Esti mengatakan, pemerintah provinsi yang mempunyai permasalahan sampah bisa belajar dari Surabaya dalam menangani sampah.
Esti menjelaskan, Kota Surabaya mampu menangani sampah secara konsisten mulai tahun 2015 hingga tidak ada lagi sampah yang berserakan dimanapun.
“Iya jadi kalau melihat datanya harus melihat datanya secara keseluruhan. Namun menurut data, tidak ada satu pun provinsi yang terbebas dari permasalahan sampah. Seperti disebutkan tadi, ada kota yang eksis, misalnya Surabaya pada tahun 2015, ujarnya.