Laporan jurnalis Tribunnevs.com, Fersianus Vacu
TRIBUNNEVS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDIP pemenang pemilu eksekutif, Dedi Jewri Hunter Sitorus mengatakan, rekonstruksi atau rekonstruksi kabinet merupakan hak prerogratif presiden.
Inilah jawaban atas pertanyaan Presiden Joko Widodo (Yokowi) menggantikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jasonna Laoli.
“Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, kami hanya mengacu pada konstitusi yang ada,” kata Dedi kepada Tribunnevs.com, Selasa (13/08/2024).
Dedi meminta Jokowi membangun kembali kader PDIP di kabinet.
“Kalau kader PDIP mau diganti, terserah presiden dan maunya apa,” ujarnya.
Ia mengatakan, sudah lama beredar kabar di partainya bahwa Jokowi berniat merombak kabinet, khususnya para menteri dari PDIP.
Jadi posisi kami hanya mendengarkan dan menunggu, dan kami tidak ingin terlibat dalam persoalan ini, kata Dedi.
Dedi menegaskan, PDIP berkomitmen politik sejak awal mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir periode.
Sebab, kata dia, PDIP menjadi tulang punggung lahirnya pemerintahan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019.
“Sehingga kami merasa terikat secara etika dan moral untuk memenuhi amanah yang diberikan oleh rakyat dan presiden kepada kami,” kata Dedi.
Saat ini yang menjadi pertanyaan apakah Jokowi harus membangun kembali kabinetnya. Dikabarkan bahwa mereka akan membawa Jason keluar.
Selain Yassanna, Jokowi disebut-sebut memecat Menteri Kehutanan dan LH yang juga politikus NasDem, Siti Nurbaya.
Nampaknya Siti Nurbaya akan menjadi Raja Yuli Antoni yang kini menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.