TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Situasi politik dan ekonomi Indonesia dinilai tetap stabil dan mampu menopang pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
Hal itu diungkapkan Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya pada peluncuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (16/8/2025). 2024).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga pada kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan global sebesar 3,4%,” kata Presiden.
Ia juga mencontohkan, pada periode 2015-2024, Indonesia berhasil menambah 21,3 juta tenaga kerja baru, dengan rasio utang yang masih rendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN.
Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia akan meningkat lebih dari 70 persen hingga mencapai 259 miliar dolar pada tahun 2023. Neraca transaksi berjalan terus menguat secara bertahap, tambahnya.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan dan dana negara secara cermat sebagai langkah bijaksana dalam mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kepala Negara menyatakan pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun yang meliputi penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
“(Pendapatan ini) tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan aksesibilitas pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam upaya mencapai target penerimaan pajak, pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan.
Perubahan tersebut meliputi perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan administrasi dan pengelolaan perpajakan, serta pemberian manfaat perpajakan yang tepat sasaran dan terukur.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan perluasan PNBP.
Sementara dari sisi keuangan, defisit anggaran tahun 2025 diproyeksikan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp616,2 triliun yang dibiayai melalui pengelolaan sumber keuangan yang aman dan hati-hati.
“Pemerintah terus meningkatkan efisiensi dana investasi, mendorong kebijakan program pembiayaan KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan usaha ultra kecil,” kata Presiden.
Presiden menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diperkirakan akan turun menjadi 4,5 persen hingga 5 persen. Tingkat kemiskinan turun menjadi antara 7 dan 8 persen.
Koefisien Gini berada pada kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) berada pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikkan pada kisaran 115-120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dipertahankan pada kisaran 105–108.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar perundingan RAPBN tahun 2025 bermanfaat untuk membangun Indonesia sejahtera, adil dan makmur, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Indonesia,” tutupnya. Penurunan Penerimaan Pajak
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus utang-utang besar dalam lima tahun terakhir.
Menurut dia, perangkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melakukan penyesuaian mendalam untuk menangani berbagai persoalan kebutuhan masyarakat.
Situasi ini diperparah dengan guncangan terhadap stabilitas perekonomian dunia yang terganggu oleh faktor eksternal.
“Suatu keputusan yang menyakitkan bahwa kami memilih untuk membatalkan utang yang lebih besar karena penurunan penerimaan pajak dan kebutuhan subsidi belanja yang meningkat secara signifikan,” kata Puan dalam Pidato Presiden RI pada APBN 2025. . RUU APBN Tahunan dan Nota Keuangannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024). (YouTube/TV Parlemen)
Ketua DPP PDI Perjuangan mengatakan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti mewabahnya COVID-19, rasisme antar negara, ketegangan politik di Timur Tengah, krisis pangan, dan krisis energi dunia.
Berbagai gangguan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan berdampak langsung terhadap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Lima tahun terakhir perjalanan kami terasa seperti berlayar di bawah badai kuat yang tidak pernah berhenti,” jelasnya.
Namun seluruh pemangku kepentingan, elemen sosial termasuk TNI dan Polri dapat bekerja sama untuk mengalahkan yang terburuk di negeri ini. (Jaringan Tribun/Reynas Abdila)