Laporan reporter Tribunnews.com Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Divisi Propam Mabes Polri akan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada Kamis (2) 2024 di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap yang digelar pada 5/2024).
Rapat tersebut dihadiri anggota polisi militer Puspom TNI, Pomad, Pomal, Pomau, Karoprovos Divpropam Polri, Karowabprof Divpropam Polri, dan Karopaminal Divpropam Polri.
Rapat tersebut dihadiri 143 orang, diantaranya petugas Mabes TNI 9 orang, Puspom TNI 13 orang, Puspomad 26 orang, Puspomal 24 orang, Puspomau 26 orang, dan Propam Polri 36 orang.
Dalam pesan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dibacakan Panglima Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, dikatakan, pertemuan tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting untuk lebih mempererat sinergi pelaksanaan pembinaan teknis polisi militer di lingkungan TNI dan Polri.
Ini tentang koordinasi dan kerja sama unit polisi militer, memastikan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, kata Agus, kita berharap aparat TNI dan Polri taat hukum, berdedikasi tinggi, beretika dan jujur serta berjuang mewujudkan TNI yang sempurna dan Polri yang jernih.
Oleh karena itu, lakukan pengkajian terhadap sistem dan mekanisme hubungan kerja antara Badan POM TNI dan Propam Polri beserta seluruh personelnya untuk menjaga disiplin, hukum, dan ketertiban, termasuk penguatan sumber daya manusia, ”kata Agus.
Ia juga berharap hasil pertemuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan ketertiban, serta penghormatan terhadap hukum bagi seluruh anggota TNI dan Polri, baik dalam menjalankan tugas resmi maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Agus juga berharap setiap pejabat Badan POM TNI dan Propam Polri dapat menjadi contoh kesadaran hukum, disiplin, dan ketertiban tidak hanya bagi anggota TNI dan Polri, tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya.
Saya juga berharap personel Badan POM TNI dan Propam Polri mengedepankan faktor kemanusiaan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga edukasi hukum dan peraturan yang diberikan dapat efektif dan tepat guna, ujarnya.
Ia berpesan kepada seluruh peserta pertemuan agar memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat komunikasi yang efektif.
“Untuk menyamakan persepsi, memperkuat kekuatan dan profesionalisme polisi militer.
Pada pertemuan yang berlangsung hingga sore hari ini, rencananya akan disampaikan enam materi.
Pertama, Direktur Lalu Lintas Polri menangani pencegahan penggunaan nomor registrasi resmi oleh masyarakat sipil, serta pencegahan pelanggaran peraturan lalu lintas dalam penggunaan kementerian, militer, dan lembaga negara oleh anggota. kementerian, militer, dan lembaga negara menyajikan strategi simbol numerik.
Kedua, Kapropam Polri menjelaskan sinergi POM TNI-Propam Polri dalam mencegah konflik prajurit dan anggota Polri.
Ketiga, Direktur Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Badan POM TNI berada pada level unit pelaksana mekanisme kesepakatan kerja sama di bidang penegakan hukum dengan Direktorat Bea dan Cukai.
Keempat, pakar regulasi perpajakan Kementerian Keuangan menjelaskan sinergi antara Badan POM TNI dan Direktorat Jenderal Pajak RI dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kelima, Jamintel, Kejaksaan Agung menyediakan informasi pelacakan aset.
Keenam, tentang cara berbicara yang baik dan benar.
Dari segi sumber dan topik unggulan, Yusri mengatakan pihaknya fokus pada sejumlah isu yang sedang viral.
Oleh karena itu, TNI dan Polri bersama-sama mencari solusi terbaik, khususnya untuk pencegahan.
“Memang betul kita utamakan pencegahan, kemudian penindakan atau pemaksaan. Makanya, bersama seluruh pimpinan Dansat Pusp dan Propam yang hadir di sini, kita rapatkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. frekuensinya akan muncul dan akan muncul di masa depan,” ujarnya.
Kapolri Propam dan Propam Irjen Paul Syahar Diantono, Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo TNI- dalam mencegah konflik TNI dan Polri Polri menekankan solidaritas. itu mutlak.
Oleh karena itu, keteladanan ini harus ditanamkan dari atas ke bawah, ujarnya.
Setelah rapat koordinasi gabungan ini, terpantau di tingkat Polda bahkan di tingkat Polres, Kodam, Korem, Kodim. Jadi ikuti saja, jangan berhenti disini. “Penyerapannya dari atas ke bawah,” ujarnya.
“Jika kita memahami dan menerapkannya dari atas ke bawah, atau secara horizontal, saya yakin semua permasalahan, semua permasalahan yang dapat menimbulkan konflik pasti dapat dihindari dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.