Seorang pejabat tinggi Korea yang membantu presiden Korea Selatan bersiap untuk mengundurkan diri secara massal
TRIBUNNEWS.COM- Para pembantu utama Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk bosnya, akan mengundurkan diri secara massal pada hari Rabu, setelah Majelis Nasional memblokir deklarasi darurat militer yang tiba-tiba dilakukan Yun, kata kantor kepresidenan.
Mereka termasuk Chung Jin-suk, kepala staf presiden; Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik; dan Sung Tae-yoon, kepala staf kebijakan dan tujuh pembantu senior.
Pengunduran diri itu terjadi setelah Yun mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, menuduh oposisi sebagai “milisi anti-pemerintah” dan melumpuhkan operasi negara melalui usulan pemakzulan dan rancangan anggaran yang lebih lunak.
Yun mencabut darurat militer setelah pemungutan suara dengan suara bulat di Majelis Nasional pada Rabu pagi, menyerukan presiden untuk mencabutnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Seok-yeol mengumumkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Enam jam kemudian, Rabu (4/12/2024) pagi, ia mencabut deklarasinya karena ditolak dari Majelis Nasional. (KBS)
Banding ke Petugas Perlindungan Kebakaran
Para pemimpin partai yang berkuasa mendesak Yun untuk memecat kepala keamanan karena kegagalan darurat militer
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, Presiden Yoon Suk-yeol, meminta Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk menjelaskan keputusannya untuk mengumumkan darurat militer dan menyatakannya sebagai “situasi bencana”.
Han Dong-hoon mengatakan ini setelah Yun mengusulkan darurat militer pada rapat kabinet Rabu pagi dan Majelis Nasional memilih untuk memblokir keputusan tersebut.
Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya bertujuan untuk “memberantas kekuatan anti-nasional”, dan menuduh oposisi “melumpuhkan” pemerintah dengan proposal untuk memakzulkan pejabat pemerintah dan mengusulkan pemotongan anggaran nasional.
“Sebagai partai yang berkuasa, kami meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas situasi buruk yang terjadi saat ini,” kata Han kepada wartawan di Majelis Nasional.
“Presiden Yoon harus menjelaskan situasi mengerikan ini dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab, termasuk pemecatan segera menteri pertahanan yang mengusulkan darurat militer,” tambahnya.
Kim, mantan kepala keamanan presiden dan ajudan Yun, diangkat menjadi menteri pertahanan pada bulan September. Kementerian Pertahanan membenarkan pemberlakuan darurat militer terhadap Kim Yoon.
Han mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan dampak terhadap perekonomian dan komunikasi negara, serta berjanji untuk menyelidiki lebih lanjut situasi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.
Sumber: Berita Yonab